Manajemen BGN dinilai belum benahi program MBG secara menyeluruh

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Manajemen MBG dinilai belum optimal

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

21 jam yang lalu

Manajemen BGN dinilai belum benahi program MBG secara menyeluruh — MBG menuai protes luas

Tekanan terhadap penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis terus meningkat seiring kembali meluasnya demonstrasi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Gelombang protes ini menyoroti besarnya alokasi anggaran negara untuk MBG yang dinilai belum diikuti manfaat lapangan yang jelas serta pembenahan tata kelola yang memadai.

Sorotan

Manajemen BGN mendapat tekanan publik untuk evaluasi total program MBG yang telah menyerap ratusan triliun rupiah APBN tanpa manfaat nyata di lapangan.
Kritik masyarakat terhadap MBG mencuat karena dana publik yang besar dianggap belum menyasar kebutuhan rakyat prioritas dan justru menimbulkan aksi demonstrasi.
Pelaksanaan SPPG sebagai bagian program MBG dinilai gagal menggerakkan ekonomi lokal karena kurang terhubung dengan rantai pasok petani dan UMKM daerah.

Desakan evaluasi tata kelola program

Menurut Kompas, tuntutan yang menguat di ruang publik berpusat pada perlunya evaluasi total atas manajemen BGN dalam menjalankan program MBG. Sorotan itu muncul karena pemerintah dinilai belum cukup serius merespons desakan reformasi terhadap program ambisius yang telah menyedot ratusan triliun rupiah dari APBN.

Penolakan yang muncul tidak digambarkan sebagai sikap anti terhadap program sosial. Sebaliknya, kritik berkembang karena masyarakat melihat masih ada kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam prioritas belanja negara, sementara dana publik dalam jumlah besar yang telah dikucurkan belum menghadirkan manfaat yang terasa nyata di lapangan.

Kondisi tersebut memperbesar kekecewaan publik, dan ketika respons dinilai tidak memadai, tekanan berubah menjadi aksi demonstrasi. Di tengah situasi itu, kekhawatiran paling serius adalah munculnya kesan bahwa MBG lebih dekat dengan praktik bisnis dan rente daripada program kesejahteraan yang transparan dan berorientasi pada penerima manfaat.

Dampak terhadap ekonomi lokal dan rantai pasok

Di tingkat pelaksanaan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG, belum terlihat konsisten berfungsi sebagai penghubung antara program negara dan ekonomi lokal. Di banyak daerah, unit pelaksana ini dinilai belum benar-benar tersambung dengan rantai pasok petani lokal dan pelaku UMKM setempat.

Alih-alih menjadi katalisator penggerak ekonomi rakyat, SPPG dalam sejumlah kasus justru tampak berjalan dalam ekosistem yang tertutup dari dinamika usaha lokal. Padahal, jika setiap titik SPPG diwajibkan menyerap bahan baku dari petani dan pemasok lokal, program MBG berpotensi tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi, tetapi juga pendorong pasar bagi petani kecil dan penguatan ekonomi desa.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BGN untuk laporan keuangan 2025, kami menyoroti bagaimana raihan audit tersebut dipertanyakan DPR di tengah serapan anggaran yang rendah dan adanya tunggakan/carry over yang disebut mencapai Rp 1,6 triliun. Sorotan ini menggarisbawahi bahwa perdebatan tidak berhenti pada kepatuhan akuntansi, tetapi juga menyangkut efektivitas belanja dan kualitas pengawasan pelaksanaan MBG.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?