DPR pertanyakan dasar opini WTP BGN di tengah serapan anggaran 2025 yang rendah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR pertanyakan WTP BGN 2025

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

Kemarin

DPR pertanyakan dasar opini WTP BGN di tengah serapan anggaran 2025 yang rendah — DPR soroti WTP BGN

Sorotan terhadap tata kelola keuangan Badan Gizi Nasional menguat dalam rapat Komisi IX DPR di Jakarta pada Jumat, ketika sejumlah anggota dewan mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih lembaga itu untuk 2025. Pertanyaan itu muncul di tengah realisasi anggaran yang disebut hanya sekitar 59 persen hingga 60 persen serta adanya tunggakan Rp 1,6 triliun dari periode saat Dadan Hindayana masih memimpin.

Sorotan

DPR mempertanyakan dasar pemberian opini WTP kepada BGN mengingat realisasi anggaran 2025 hanya sekitar 59–60 persen dan ada temuan operasional.
Tunggakan dan carry over BGN mencapai Rp 1,6 triliun pada 2025, mendorong DPR menuntut penyelesaian agar tidak membebani tahun selanjutnya.
Pelaksana harian Kepala BGN menegaskan penjelasan terkait opini WTP adalah hak Badan Pemeriksa Keuangan, mempertegas sorotan tata kelola dan efektivitas belanja.

Pertanyaan DPR atas opini audit 2025

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi IX DPR menekan Badan Gizi Nasional, atau BGN, soal dasar pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian, atau WTP, untuk laporan keuangan 2025 dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Isu ini mencuat karena sejumlah legislator menilai capaian itu perlu dibaca bersama serapan anggaran dan temuan operasional yang mereka soroti.

Muazzim Akbar menyatakan kecurigaannya terhadap opini WTP tersebut setelah melihat rata-rata realisasi anggaran BGN yang hanya 59 persen. Ia mempertanyakan bagaimana opini tertinggi dalam audit keuangan dapat diberikan ketika penyerapan anggaran dinilai masih rendah.

Netty Prasetiyani juga menegaskan DPR tidak cukup hanya melihat raihan WTP, melainkan perlu memastikan capaian kinerja program BGN bagi masyarakat. Sementara itu, Yahya Zaini mempertanyakan dasar pemberian opini tersebut dengan menyinggung serapan anggaran sekitar 60 persen dan sejumlah temuan yang menurutnya perlu ditindaklanjuti, termasuk soal pengadaan motor listrik.

Implikasi tata kelola dan respons BGN

Tekanan DPR juga mencakup kewajiban BGN yang belum terselesaikan dari 2025. Heru Tjahjono mengkritik adanya tunggakan dan carry over, dengan nilai yang disebut mencapai Rp 1,6 triliun, serta meminta agar catatan yang ada segera diselesaikan supaya persoalan tidak berlanjut ke tahun berikutnya.

Menanggapi rangkaian pertanyaan tersebut, Pelaksana harian Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihak yang paling tepat menjelaskan opini WTP adalah Badan Pemeriksa Keuangan, karena lembaga itu yang memberikan penilaian audit. Pernyataan itu menunjukkan bahwa perdebatan kini tidak hanya menyangkut kepatuhan akuntansi, tetapi juga hubungan antara opini audit, efektivitas belanja, dan kualitas pelaksanaan program publik.

Dalam liputan kami sebelumnya, BGN meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 berdasarkan audit BPK, dengan total belanja disebut mencapai Rp 51,5 triliun. Kami juga menyoroti bahwa raihan WTP itu muncul di tengah sorotan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga perhatian publik dan DPR mengarah pada kualitas pelaporan sekaligus pengawasan penggunaan anggaran.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?