Pemerintah tambah anggaran ASDP dan Pelni untuk layanan transportasi laut wilayah terluar

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Tambahan anggaran ASDP dan Pelni

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Parshwa Turakhiya

20 jam yang lalu

Pemerintah tambah anggaran ASDP dan Pelni untuk layanan transportasi laut wilayah terluar — Anggaran baru ASDP & Pelni

Pemerintah menyepakati tambahan anggaran bagi ASDP dan Pelni untuk menjaga keterjangkauan serta keandalan transportasi laut bagi masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia. Keputusan ini muncul setelah rapat koordinasi khusus di Kompleks Parlemen, Senayan, yang membahas prioritas layanan publik dan kebutuhan subsidi angkutan laut.

Sorotan

ASDP dan Pelni menerima tambahan anggaran subsidi setelah rapat koordinasi khusus pemerintah dan DPR RI pada 20 Juli 2026.
Penambahan dana bertujuan menjaga layanan transportasi laut di wilayah terluar agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok tetap optimal.
Pimpinan DPR RI dan kementerian terkait menegaskan anggaran transportasi laut tetap menjadi prioritas demi pemerataan layanan dan pembangunan nasional.

Tambahan subsidi untuk layanan laut

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ASDP dan Pelni akan menerima tambahan anggaran agar keduanya dapat memberikan pelayanan secara optimal. Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun Instagram resmi @menkeuri pada Senin, 20/7/2026, setelah menghadiri rapat koordinasi khusus bersama pimpinan DPR RI dan jajaran menteri kabinet terkait di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Purbaya, penambahan alokasi dana subsidi menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah untuk memastikan kelancaran layanan transportasi publik yang andal dan merata di seluruh pelosok Tanah Air. Fokus kebijakan ini adalah menjaga akses masyarakat di kawasan terluar yang bergantung pada moda laut untuk mobilitas dan distribusi kebutuhan dasar.

Dampak bagi konektivitas wilayah terluar

Langkah penambahan anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan konektivitas laut sebagai unsur penting dalam pemerataan layanan publik nasional. Bagi wilayah kepulauan dan daerah terluar, keberlanjutan operasi ASDP dan Pelni berpengaruh langsung pada akses penumpang, logistik, serta kesinambungan aktivitas ekonomi lokal.

Rapat koordinasi terbatas itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi V DPR Lasarus. Keterlibatan pimpinan DPR dan kementerian terkait menandakan bahwa dukungan anggaran untuk operator transportasi laut tetap menjadi bagian dari agenda kebijakan yang menyangkut layanan dasar dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Tambahan anggaran untuk operasional layanan kapal perintis pada sisa tahun anggaran 2026 sebelumnya kami soroti sebagai hasil kesepakatan pemerintah dan DPR RI agar konektivitas wilayah perintis dan daerah 3T tetap terjaga. Dalam pembahasan itu, pendanaan untuk ASDP dan Pelni dipenuhi melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan, sekaligus disertai evaluasi agar hambatan administrasi tidak mengganggu layanan dasar masyarakat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?