PKB dorong evaluasi program besar pemerintah terkait tata kelola dan dampak sosial ekonomi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Evaluasi program besar pemerintah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Dan Blystone

23.07.2026

PKB dorong evaluasi program besar pemerintah terkait tata kelola dan dampak sosial ekonomi — Evaluasi program besar PKB

Forum Ijtima Ulama Indonesia yang digelar PKB di Jakarta mendorong evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program-program besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Rekomendasi itu menyoroti besarnya alokasi anggaran, dampak sosial ekonomi yang luas, serta kebutuhan pengawasan dan partisipasi publik dalam implementasinya.

Sorotan

PKB menyoroti ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi program besar pemerintah, mendorong evaluasi tata kelola dan kesiapan SDM secara ketat.
Program prioritas pemerintah yang menyerap anggaran besar dinilai membawa dampak sosial ekonomi signifikan sehingga perlu kontrol dan evaluasi berkelanjutan.
Forum Ijtima Ulama bahas isu diskriminasi anggaran pendidikan pesantren dan dorong partisipasi publik serta keterlibatan ulama dalam pengambilan keputusan nasional.

Rekomendasi evaluasi atas program prioritas

Seperti diberitakan Kompas.com, Sekretaris Dewan Syura PKB Saifullah Ma'shum mengatakan para ulama menilai arah kebijakan ekonomi presiden sudah sejalan dengan amanat konstitusi untuk pemberdayaan masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia.

Menurut dia, ketidaksesuaian masih terjadi antara perencanaan dan penerapan di lapangan, sehingga program-program besar pemerintah perlu terus dievaluasi dan dikontrol. Ia juga menekankan program tersebut menyerap anggaran besar dan membawa efek sosial ekonomi yang sangat besar.

Para ulama juga meminta ruang partisipasi publik dibuka seluas-luasnya agar evaluasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap kebijakan ekonomi nasional berjalan lebih ketat dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Isu politik dan pendidikan dalam forum

Selain evaluasi kebijakan ekonomi, Ijtima Ulama membahas tiga isu lain, yakni dinamika kehidupan berbangsa, diskriminasi anggaran pendidikan untuk pesantren, serta rencana Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang.

Saifullah menegaskan keterlibatan ulama dalam forum politik ini menunjukkan PKB ingin tetap melibatkan kiai dan ulama dari berbagai daerah dalam pengambilan keputusan strategis berskala nasional. Menurut dia, pola tersebut sudah beberapa kali dijalankan partai dalam satu hingga dua tahun terakhir sebagai bagian dari konsolidasi politik dan penyerapan pandangan keagamaan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang evaluasi kinerja kabinet Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna 21 Juli 2026, kami menyoroti pendekatan tata kelola yang menekankan akuntabilitas, efektivitas kebijakan, dan mekanisme umpan balik untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan dan implementasi. Kami juga mencatat penekanan Presiden bahwa evaluasi ditujukan untuk perbaikan kinerja kolektif, sekaligus memperkuat sinkronisasi antarkementerian dan mempercepat pelaksanaan program strategis di tengah tantangan global yang kian kompleks.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?