BPS pertimbangkan integrasi data pajak untuk pemutakhiran basis sasaran bansos

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BPS integrasi data pajak bansos

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Mira Kyivska

11.09.2026

BPS pertimbangkan integrasi data pajak untuk pemutakhiran basis sasaran bansos — Integrasi data bansos BPS

Pemerintah sedang menilai opsi baru untuk memperkuat pemetaan kesejahteraan dalam pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi pengukuran kondisi rumah tangga sekaligus memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Sorotan

Badan Pusat Statistik mempertimbangkan integrasi data pajak dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk meningkatkan akurasi sasaran bansos.
Setia Pramana menyatakan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat memanfaatkan data perpajakan sebagai indikator pendapatan masyarakat nasional.
Integrasi data pajak dan konsumsi memperkuat validitas pengukuran kesejahteraan serta menurunkan risiko salah sasaran penyaluran bantuan sosial di masa mendatang.

Rencana integrasi data dalam DTSEN

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Badan Pusat Statistik mempertimbangkan peluang integrasi dan pemanfaatan data perpajakan dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Inisiatif ini disebut sebagai bagian dari upaya memperdalam basis data kesejahteraan masyarakat agar penetapan penerima bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Direktur Metodologi dan Sains Data BPS Setia Pramana menjelaskan pengukuran tingkat kemiskinan nasional saat ini masih mengandalkan pendekatan pengeluaran rumah tangga, bukan tingkat pendapatan. Menurut dia, pendekatan tersebut digunakan karena pemerintah belum memiliki basis data pendapatan masyarakat yang utuh dan terintegrasi secara nasional.

Dalam paparan di Gedung Politeknik Statistik STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026), Setia menyatakan data perpajakan memungkinkan dimanfaatkan sebagai salah satu indikator pendukung untuk membaca pendapatan masyarakat. Ia juga membuka ruang kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mendukung langkah tersebut.

Dampak pada akurasi penyaluran bansos

Pemanfaatan data pajak berpotensi memperkuat pengukuran tingkat kesejahteraan dengan menambah rujukan di luar pola konsumsi rumah tangga. Bila integrasi data berjalan, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih tajam mengenai kondisi ekonomi penerima bantuan dan mengurangi risiko salah sasaran.

Bagi sektor administrasi publik dan statistik, wacana ini juga menandai dorongan menuju pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga yang lebih terhubung. Pendekatan tersebut dapat menjadi landasan pembaruan DTSEN yang lebih presisi untuk mendukung kebijakan sosial nasional.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kami membahas rencana pemerintah memutakhirkan basis data dengan memanfaatkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bekal penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran mulai 2027. Kami juga menyoroti perluasan cakupan penerima baru, percepatan digitalisasi bansos, serta pelibatan masyarakat lewat Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk membantu memastikan data penerima tetap akurat dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?