PDI-P desak KPU-Bawaslu jelaskan verifikasi pencalonan Gibran setelah putusan MK
Perdebatan atas syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti dokumen syarat pendidikan yang setara ijazah SMA dalam pertimbangannya. Di tengah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, PDI-P meminta KPU dan Bawaslu membuka penjelasan kepada publik mengenai proses verifikasi pencalonan dan pengawasannya.
Sorotan
- PDI-P melalui Guntur Romli mendesak KPU-Bawaslu menjelaskan verifikasi syarat pencalonan Gibran usai MK menyoroti dokumen pendidikan tidak setara ijazah SMA.
- Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan Gibran karena pemohon bukan peserta Pilpres, sesuai putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
- Putusan MK mengakhiri proses gugatan hukum, tetapi memperpanjang tekanan politik pada transparansi dan akuntabilitas verifikasi pencalonan di Pilpres 2024.
Tuntutan penjelasan atas proses verifikasi
Seperti diberitakan Kompas.com, permintaan itu disampaikan Juru Bicara PDI-P Guntur Romli dalam keterangannya pada Rabu, 7 Oktober 2026, setelah muncul pertimbangan MK terkait tidak ditemukannya bukti dokumen syarat pendidikan Gibran yang setara ijazah SMA.Guntur mengatakan penyelenggara pemilu perlu menjelaskan kepada publik bagaimana verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan, termasuk peran pengawasan di dalamnya. Menurut dia, penyelenggara pemilu bertanggung jawab memastikan seluruh persyaratan calon diverifikasi secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menilai KPU harus ikut bertanggung jawab kepada publik mengingat besarnya harapan terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Bagi PDI-P, temuan dan pertimbangan MK itu perlu menjadi dasar evaluasi kelembagaan atas proses verifikasi persyaratan pencalonan.
Guntur menambahkan persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kelengkapan administratif seorang calon, tetapi juga kejujuran, integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam proses memperoleh mandat rakyat. Ia menegaskan tidak boleh ada kekuasaan yang kebal terhadap koreksi dan tindak lanjut perlu dilakukan secara terbuka melalui mekanisme hukum dan kelembagaan, disertai tanggung jawab moral.
Implikasi putusan MK bagi sengketa pencalonan
Dalam putusannya, MK menyatakan gugatan terkait sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan amar putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam sidang pada Selasa, 6 Oktober 2026.Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan peserta Pilpres. Hakim Konstitusi Liliek mengatakan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan pihak yang berhak mengajukan gugatan sengketa tersebut adalah pasangan calon peserta pemilu.
Putusan itu membuat substansi sengketa tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, tetapi tekanan politik terhadap tata kelola verifikasi pencalonan tetap berlanjut. Bagi penyelenggara pemilu, dorongan agar proses verifikasi dijelaskan secara terbuka dapat memperpanjang sorotan terhadap akuntabilitas kelembagaan dalam tahapan pencalonan Pilpres 2024.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang usulan tindak lanjut politik di DPR pasca putusan MK terkait sengketa syarat pendidikan Gibran, dibahas wacana pembentukan pansus atau penggunaan hak angket untuk mendalami dugaan masalah pada dokumen administrasi pencalonan. Artikel itu menyoroti bahwa meski gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan MK tetap memicu dorongan agar DPR menggunakan instrumen pengawasan untuk menilai akuntabilitas proses dan kemungkinan langkah hukum atau politik lanjutan.
Berita U.S. Supreme Court Terbaru
- Forex
- Crypto