Berita Mahkamah Agung AS dan Pembaruan Hukum

  • Oleg Tkachenko
  • 07.10.2026
Febrie Adriansyah didakwa terima Rp 203,4 miliar lewat kantor hukum dalam perkara korupsi
Sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menempatkan dugaan aliran dana melalui sejumlah kantor hukum sebagai bagian utama perkara terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa ...
  • Eugene Komchuk
  • 07.10.2026
PDI-P desak KPU-Bawaslu jelaskan verifikasi pencalonan Gibran setelah putusan MK
Perdebatan atas syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti dokumen syarat pendidikan yang setara ijazah SMA dalam ...
  • Sholanke Dele
  • 02.10.2026
Pensiunan PT Telkom gugat aturan manfaat dana pensiun di MK
Sengketa hak pensiun di lingkungan BUMN kini masuk ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Permohonan itu menyoroti dugaan perbedaan ...
  • Andreas Kristo
  • 30.09.2026
MK lanjutkan sidang sengketa pencalonan Gibran, KPU diberi giliran pembuktian
Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 pada Kamis malam, 1 Oktober 2026. Agenda berikutnya berfokus pada ...
  • Oleg Tkachenko
  • 29.09.2026
Gibran menghadapi gugatan pencalonan wapres di tengah sengketa kewenangan MK
Permohonan pembatalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menempatkan aspek hukum dan politik sebagai dua kerangka utama untuk membaca posisinya saat ini. Perkara itu juga ...
  • Ciaran Ryan
  • 21.09.2026
Gugatan syarat pendidikan Gibran di MK soroti dugaan manipulasi administratif
Sidang awal sengketa terkait syarat pendidikan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi membuka perdebatan baru mengenai validitas proses pencalonan. Kuasa hukum pemohon ...
  • Anastasiia Chabaniuk
  • 18.09.2026
Ambang batas parlemen 5 persen memicu risiko representasi pemilih
Pembahasan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen menguat menjelang penataan aturan untuk Pemilu 2029. Perubahan itu terlihat terbatas secara angka, tetapi berpotensi ...
  • Anastasiia Chabaniuk
  • 16.09.2026
Mahkamah Konstitusi tidak menerima sembilan permohonan uji materi di Jakarta
Mahkamah Konstitusi pada Rabu membacakan putusan atas 18 permohonan uji materi dan menyatakan sembilan di antaranya tidak dapat diterima. Putusan itu mencakup pengujian sejumlah undang-undang, ...
  • Parshwa Turakhiya
  • 29.08.2026
NU minta pemerintah patuhi putusan MK soal pendanaan MBG 2027
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang merekomendasikan pemerintah tidak memakai anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis pada tahun anggaran 2027. Sikap ini menegaskan desakan ...
  • Ciaran Ryan
  • 05.08.2026
Koalisi masyarakat sipil desak DPR pisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan pada APBN 2027
Dorongan terhadap penataan ulang pembiayaan program Makan Bergizi Gratis menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemisahan dari anggaran pendidikan. Koalisi Selamatkan Pendidikan ...
  • Ashutosh Sureka
  • 05.08.2026
Koalisi masyarakat sipil desak pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan di DPR
Perdebatan soal sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis memasuki tahap pengawalan politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi membatasi penggunaan anggaran pendidikan. Koalisi Masyarakat ...
  • Parshwa Turakhiya
  • 03.08.2026
Mahkamah Agung tegaskan hakim berwenang tentukan kerugian negara dalam perkara korupsi
Mahkamah Agung menegaskan penentuan ada atau tidaknya serta besaran kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi berada pada kewenangan hakim berdasarkan seluruh alat bukti yang terungkap di ...
  • Sholanke Dele
  • 31.07.2026
Pemerintah didesak pisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan hingga APBN 2028
Putusan Mahkamah Konstitusi mendorong penataan ulang pembiayaan program Makan Bergizi Gratis agar tidak lagi dibebankan ke anggaran pendidikan. Langkah ini menempatkan Kementerian Keuangan dan ...
  • Ciaran Ryan
  • 31.07.2026
Pemerintah isyaratkan pemisahan anggaran MBG dalam APBN 2028
Pemerintah memberi sinyal pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis, MBG, dari pos pendidikan baru dilakukan pada APBN 2028 di tengah finalisasi rancangan anggaran 2027. Langkah itu ...
  • Ashutosh Sureka
  • 31.07.2026
Komisi X DPR prioritaskan kesejahteraan guru dalam pembahasan anggaran pendidikan 2027
Pembahasan alokasi anggaran pendidikan untuk APBN 2027 kini menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi meminta pendanaan Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari porsi wajib 20 persen ...
  • Ashutosh Sureka
  • 31.07.2026
MK soroti alokasi Rp 223,6 triliun anggaran pendidikan 2026 untuk program MBG
Dalam putusan terbaru, Mahkamah Konstitusi menyoroti penggunaan sebagian anggaran pendidikan 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis di tengah kewajiban alokasi 20 persen dari APBN. Dari total ...
  • Mira Kyivska
  • 31.07.2026
Pemerintah dan DPR menyesuaikan skema anggaran MBG usai putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis, atau MBG, dari pos pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya, paling lambat 2028. Langkah ini ...
  • Sholanke Dele
  • 31.07.2026
Pemerintah Prabowo menghadapi tindak lanjut putusan MK atas anggaran MBG dan pendidikan dasar
Dalam sekitar dua tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menghadapi rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi yang menuntut penyesuaian kebijakan fiskal dan layanan publik. Putusan ...
  • Ciaran Ryan
  • 31.07.2026
Mahkamah Konstitusi pisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan dalam APBN
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 terkait penganggaran program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, dalam ...