Pemerintah Indonesia jaga program prioritas di tengah efisiensi anggaran APBN
Pemerintah Indonesia menegaskan peninjauan efisiensi dalam pelaksanaan APBN hingga akhir 2026 tidak mengganggu kelanjutan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu difokuskan pada perbaikan pengelolaan belanja agar target pembangunan tetap tercapai dengan penggunaan dana yang lebih optimal.
Sorotan
- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan evaluasi rutin dan efisiensi anggaran APBN akan berlangsung hingga penutupan tahun 2026.
- Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran tanpa memangkas program prioritas, memastikan rencana tetap tercapai melalui pelaksanaan yang lebih efisien.
- Perubahan manajemen seperti pada program Makan Bergizi Gratis di bawah Badan Gizi Nasional diharapkan menciptakan efisiensi dan menjaga keberlanjutan program strategis.
Peninjauan anggaran hingga akhir 2026
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pencarian ruang efisiensi anggaran merupakan proses rutin yang terus berjalan selama pelaksanaan APBN sampai penutupan tahun 2026. Ia mengatakan anggaran yang sudah ditetapkan tetap dievaluasi dalam tahap pelaksanaan untuk melihat apakah kebutuhan belanja memang memerlukan besaran dana seperti yang telah dialokasikan.Suahasil menyampaikan hal itu usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Menurut dia, fokus utama pemerintah bukan memangkas anggaran program prioritas, melainkan memastikan hasil yang direncanakan tetap tercapai melalui pelaksanaan yang lebih efisien.
Perbaikan manajemen jadi sumber efisiensi
Ia menekankan pembenahan manajemen menjadi kunci untuk menciptakan efisiensi tanpa menurunkan kualitas program. Sebagai contoh, Suahasil menyoroti perubahan pengelolaan pada program Makan Bergizi Gratis di bawah manajemen baru Badan Gizi Nasional.Menurut Suahasil, skema pengelolaan yang baru secara otomatis membentuk efisiensi anggaran sekaligus menjaga keberlanjutan program strategis pemerintah. Ia menegaskan seluruh kegiatan prioritas pemerintah dan Presiden Prabowo tetap berjalan, sementara ruang efisiensi terus dicari melalui tata kelola pelaksanaan anggaran yang lebih baik.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyederhanaan regulasi hukum, kami membahas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas aturan yang berbelit agar layanan publik dan pembangunan tidak terhambat. Ulasan tersebut menyoroti percepatan deregulasi di Kementerian Hukum, penguatan akses dokumen melalui JDIHN, serta fokus pada peningkatan kepastian hukum dan efisiensi biaya bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Berita Fiscal Data Terbaru
- Forex
- Crypto