Cak Imin dorong anggaran pemberdayaan jadi prioritas utama APBN

Cak Imin dorong anggaran pemberdayaan jadi prioritas utama APBN
Pemberdayaan jadi prioritas APBN

Pemerintah didorong menggeser fokus belanja negara agar tidak hanya menopang program kementerian dan lembaga, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Muhaimin Iskandar menilai anggaran pemberdayaan perlu ditempatkan sebagai arus utama APBN setelah evaluasi dua tahun pelaksanaan program di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sorotan

  • Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Keuangan agar anggaran pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama APBN, bukan prioritas kedua, per 27 Oktober 2026.
  • Muhaimin menekankan perlunya pergeseran pendekatan dari bantuan sosial ke pemberdayaan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima dukungan negara.
  • Program Badan Gizi Nasional dinilai sukses menciptakan 1,5 juta lapangan kerja dan melahirkan 154.000 pengusaha baru melalui optimalisasi ekosistem rantai pasok.

Usulan pergeseran prioritas belanja negara

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga pengelola APBN tidak lagi memangkas anggaran pemberdayaan masyarakat. Ia menyampaikan permintaan itu saat ditemui di acara penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 pada Selasa, 27 Oktober 2026, di Jakarta.

Muhaimin mengatakan anggaran pemberdayaan harus menjadi prioritas utama pemerintah, bukan prioritas kedua. Menurut dia, pendekatan pembangunan perlu diubah dari orientasi bantuan sosial semata menjadi pemberdayaan, agar penerima dukungan negara dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Ia menegaskan bantuan sosial tetap diperlukan bagi kelompok yang membutuhkan. Namun, skema tersebut, menurut dia, perlu diikuti upaya yang mendorong penerima bantuan keluar dari ketergantungan jangka panjang terhadap pemerintah.

Dampak bagi lapangan kerja dan ekosistem usaha

Muhaimin mencontohkan program di Badan Gizi Nasional, BGN, sebagai model pemanfaatan APBN yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menciptakan efek ekonomi melalui rantai pasok. Dalam paparannya, ia menyebut sekitar 1,5 juta warga miskin telah memperoleh pekerjaan melalui program itu, sementara 154.000 pengusaha baru lahir dari ekosistem ekonomi yang terbentuk.

Ia berharap pola penggunaan anggaran semacam itu dapat diterapkan lebih luas oleh kementerian dan lembaga lain. Dengan pendekatan tersebut, belanja pemerintah dinilai tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penjajakan kerja sama SMESCO Indonesia dan SpiceBridgeID, kami membahas upaya memperluas akses ekspor UMKM Indonesia ke pasar Eropa untuk produk seperti kopi, rempah, furnitur kayu, dan kerajinan. Fokus inisiatif tersebut adalah penguatan rantai pasok, peningkatan kemampuan pemasaran, serta pembukaan jejaring perdagangan agar nilai tambah tidak hanya tercipta di pasar tujuan, tetapi juga menguat di daerah asal produsen.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.