KPK catat 36 OTT dalam dua tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran

Traders Union
Semua berita
Regulator
KPK catat 36 OTT Prabowo-Gibran

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Anastasiia Chabaniuk

20.10.2026

KPK catat 36 OTT dalam dua tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran — 36 OTT era Prabowo-Gibran

Dalam dua tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, KPK melaporkan perkembangan penanganan perkara korupsi di tahap penyelidikan hingga eksekusi. Capaian itu disertai catatan 36 operasi tangkap tangan hingga 19 Oktober 2026 yang menjangkau kepala daerah, kementerian dan lembaga, serta lingkungan perguruan tinggi.

Sorotan

KPK mencatat 36 operasi tangkap tangan (OTT) selama periode 2025-2026, dengan 21 kasus melibatkan kepala daerah dan 15 di kementerian/lembaga.
Pada 2025, KPK melakukan 70 penyelidikan, 116 penyidikan, 115 penuntutan, 87 perkara inkrah, dan 78 eksekusi perkara korupsi.
KPK menegaskan perlunya perbaikan tata kelola sektor publik dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi pencegahan di berbagai lini strategis.

Kinerja penindakan dan catatan OTT 2025-2026

Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penanganan perkara korupsi selama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2026 menunjukkan progres di berbagai tahap, dengan ukuran keberhasilan yang disebut tidak hanya bertumpu pada jumlah perkara, tetapi juga pada kepastian hukum, pemulihan aset negara, dan pencegahan lanjutan.

Pada 2025, KPK mencatat 70 penyelidikan, 116 penyidikan, 115 penuntutan, 87 perkara berkekuatan hukum tetap, serta 78 perkara yang telah dieksekusi. Pada triwulan I 2026, lembaga itu mencatat 35 penyelidikan, 45 penyidikan, 29 penuntutan, 20 perkara inkrah, dan 18 perkara yang telah dieksekusi.

Hingga 19 Oktober 2026, KPK menyebut terdapat sedikitnya 36 peristiwa tangkap tangan sepanjang 2025-2026. Dari jumlah itu, 21 kasus melibatkan kepala daerah dan 15 lainnya terjadi di lingkungan kementerian dan lembaga, termasuk di Universitas Jenderal Soedirman, atau Unsoed.

Implikasi bagi tata kelola sektor publik

Budi menyatakan praktik tangkap tangan perlu menjadi pengingat bahwa korupsi masih jamak terjadi di berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena itu, perhatian yang lebih serius dari para pemangku kepentingan dinilai diperlukan untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Menurut KPK, pendekatan pemberantasan korupsi terus dielaborasi secara integratif melalui pencegahan, pendidikan, dan penindakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lembaga itu juga memandang rangkaian OTT tersebut sebagai momentum evaluasi dan perbaikan bersama bagi kepala daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta masyarakat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB, dibahas dorongan penyusunan peta jalan pencegahan korupsi agar pengawasan anggaran penanganan bencana dapat dipantau sejak perencanaan hingga pelaporan. Kami juga menyoroti desakan agar KPK berkoordinasi dengan BPK untuk mengaudit tata kelola keuangan BNPB, menyusul penetapan lima tersangka dari unsur internal dan pihak swasta dalam perkara pengadaan barang dan jasa melalui DSP.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?