DPR menilai penegakan hukum dan pasar modal menguat pada dua tahun pemerintahan Prabowo

Traders Union
Semua berita
Regulator
Penegakan hukum & pasar modal Prabowo

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Dmytro Kharkov

20.10.2026

DPR menilai penegakan hukum dan pasar modal menguat pada dua tahun pemerintahan Prabowo — Dua tahun Prabowo dinilai positif

Evaluasi politik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti klaim penguatan kebijakan hukum serta ekonomi. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, juga menilai langkah di sektor antikorupsi, legislasi, dan penertiban kawasan hutan menunjukkan arah kebijakan yang konsisten.

Sorotan

Soedeson menilai penegakan hukum dua tahun pemerintahan Prabowo berjalan di jalur benar dengan penangkapan pejabat dari berbagai tingkat, termasuk menteri.
Pemerintah menjatuhkan sanksi denda Rp 2,1 triliun kepada tiga emiten saham pelanggar, menandai langkah penegakan hukum pasar modal terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Satgas PKH berhasil memberantas tambang ilegal dan memulihkan hutan dengan denda triliunan rupiah, sejalan visi ekonomi kerakyatan pemerintahan Prabowo.

Penilaian DPR atas kebijakan hukum dan legislasi

Seperti diberitakan Kompas.com, Soedeson menyampaikan kepada wartawan pada Selasa, 20 Oktober 2026, bahwa penegakan hukum pada masa pemerintahan saat ini berjalan di jalur yang benar. Ia mengatakan banyak pejabat publik telah ditangkap, mulai dari bupati, gubernur, hingga menteri, dan menilai hal itu sebagai capaian dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Soedeson, penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Ia juga menyebut perkembangan legislasi sebagai kemajuan fundamental, termasuk hadirnya KUHAP baru yang, menurut dia, membawa paradigma baru, sementara penerapan KUHP pada pemerintahan saat ini mendorong pergeseran dari pendekatan retributif ke keadilan restoratif.

Dampak pada pasar modal dan program ekonomi kerakyatan

Di luar aspek pidana dan legislasi, Soedeson menyoroti ketegasan pemerintah di sektor pasar modal. Ia merujuk pada sanksi denda Rp 2,1 triliun terhadap tiga emiten saham yang melanggar dan menilai tindakan tersebut sebagai langkah tegas yang belum pernah terjadi dalam sejarah pasar modal.

Ia juga menyebut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH, berhasil memberantas tambang ilegal serta memulihkan kawasan hutan melalui pengembalian denda bernilai triliunan rupiah kepada negara. Dalam penilaiannya, arah kebijakan itu sejalan dengan visi ekonomi kerakyatan pemerintah.

Soedeson menambahkan program prorakyat seperti Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, dan Koperasi Desa Merah Putih perlu terus dikembangkan. Ia mengatakan perbaikan sistem pelaksanaan tetap diperlukan agar program tersebut dapat memperkuat potensi ekonomi masyarakat secara lebih efektif.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas bahwa DPR kembali menggerakkan rancangan ini setelah lama tertunda dan menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Kami juga menyoroti tahapan pembahasan di Komisi III serta dampak regulasi tersebut yang dipandang penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memutus rantai ekonomi kejahatan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?