Istana bahas perluasan definisi korupsi dalam kajian hukum Indonesia

Istana bahas perluasan definisi korupsi dalam kajian hukum Indonesia
Definisi korupsi dibahas Istana

Pembahasan soal definisi korupsi kembali mengemuka di Jakarta setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ke Istana Kepresidenan pada Senin, 26 Oktober 2026. Pertemuan itu berlangsung menjelang agenda lanjutan dengan Dewan Ekonomi Nasional, di tengah wacana penyesuaian definisi korupsi agar selaras dengan rujukan internasional.

Sorotan

  • Yusril dijadwalkan bertemu Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas perluasan definisi korupsi dan meminta arahan Presiden Prabowo terlebih dahulu.
  • Ketua DEN Luhut Pandjaitan mengusulkan agar kerugian negara tidak lagi menjadi unsur utama definisi korupsi, merujuk pada United Nations Convention Against Corruption.
  • Perubahan definisi ini berpotensi memperluas ruang lingkup penegakan hukum di sektor sumber daya alam, perpajakan, dan keuangan negara menuju standar internasional.

Arahan presiden dan agenda kajian DEN

Seperti diberitakan Kompas.com, Yusril mengatakan pemanggilan dirinya kemungkinan berkaitan dengan pembahasan definisi korupsi yang sedang dikaji Dewan Ekonomi Nasional, dan ia dijadwalkan bertemu DEN pada sore hari untuk membahas isu tersebut.

Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Yusril menyatakan ingin mendengar arahan dan pandangan Presiden Prabowo sebelum melanjutkan pembahasan dengan DEN. Ia menilai isu ini penting karena menyangkut batasan tindak pidana korupsi yang saat ini dinilai belum mencakup sejumlah perbuatan yang merugikan negara.

Yusril mencontohkan praktik underinvoicing atau pemalsuan laporan ekspor, ketika volume ekspor yang dilaporkan lebih kecil dari jumlah sebenarnya. Menurut dia, praktik semacam itu dapat terkait dengan penyelundupan dan penipuan pajak, tetapi belum tentu terkategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam kerangka yang berlaku sekarang.

Ia juga menyinggung tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan wewenang sebagai perbuatan yang pada substansinya berkaitan dengan korupsi. Karena itu, menurut Yusril, definisi korupsi di Indonesia perlu diperluas dan tidak hanya bertumpu pada unsur kerugian negara.

Dampak kebijakan bagi penegakan hukum

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Presiden agar kerugian negara tidak ditempatkan sebagai bagian dari definisi korupsi. Usulan itu merujuk pada kajian DEN yang mengacu pada United Nations Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menurut Luhut, rujukan internasional tersebut menitikberatkan definisi korupsi pada bribery atau penyuapan, bukan semata pada kerugian negara. Ia juga mengatakan Presiden menyetujui kajian tim DEN karena dinilai penting agar penanganan korupsi di Indonesia berstandar internasional.

Jika pembahasan ini berlanjut ke tahap kebijakan, perubahan definisi korupsi berpotensi memengaruhi ruang lingkup penegakan hukum, termasuk bagaimana aparat menilai pelanggaran di sektor sumber daya alam, perpajakan, dan keuangan negara. Pada saat yang sama, wacana ini juga membuka perdebatan lebih luas mengenai keseimbangan antara harmonisasi standar global dan kebutuhan penindakan korupsi dalam konteks hukum Indonesia.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas bagaimana DPR kembali menggerakkan rancangan tersebut setelah lama tertunda dan menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Laporan itu menyoroti tahapan pembahasan di Komisi III serta signifikansinya untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memutus rantai ekonomi kejahatan dan memperkuat perangkat penegakan hukum.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.