OJK perkuat tata kelola sektor jasa keuangan lewat forum kolaborasi profesi

Traders Union
Semua berita
Regulator
OJK perkuat tata kelola keuangan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

27.10.2026

OJK perkuat tata kelola sektor jasa keuangan lewat forum kolaborasi profesi — Kolaborasi kuatkan keuangan

Penguatan tata kelola menjadi fokus Otoritas Jasa Keuangan untuk menghadapi risiko yang kian kompleks di sektor jasa keuangan, mulai dari fraud, keamanan siber, kecerdasan buatan, hingga tekanan makroekonomi dan perubahan iklim. Langkah ini diperluas melalui kolaborasi dengan 27 asosiasi profesi guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, standar etika, dan efektivitas pencegahan pelanggaran.

Sorotan

OJK dan asosiasi profesi meluncurkan forum SPEKTA pada 26 Oktober di Jakarta untuk memperkuat tata kelola sektor jasa keuangan melalui lima program kolaborasi.
OJK fokus pada penguatan integritas, pengelolaan risiko digital dan AI, serta penerapan prinsip keberlanjutan sebagai prioritas reformasi pasar modal dan tata kelola.
OJK memperkuat audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas untuk mencegah fraud dan meningkatkan ketahanan sektor jasa keuangan nasional.

Agenda kolaborasi dan prioritas penguatan

Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Otoritas Jasa Keuangan, forum Sinergi Penguatan Ekosistem Tata Kelola, atau SPEKTA, digelar di Jakarta pada 26 Oktober untuk memperkuat peran profesi governance di sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK sekaligus Ketua Dewan Audit, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan tantangan tata kelola kini semakin kompleks dan saling berkaitan sehingga memerlukan penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kolaborasi yang efektif antara regulator dan pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut, OJK dan asosiasi profesi mendorong lima ruang kerja sama, yaitu pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi, riset dan kajian bersama untuk mendukung perumusan kebijakan, penyelenggaraan forum tematik, serta penguatan standar, etika, dan praktik profesi. Kolaborasi itu difokuskan pada tiga area prioritas, yakni penguatan integritas sektor jasa keuangan, pengelolaan risiko digital dan kecerdasan buatan, serta penerapan prinsip keberlanjutan.

Friderica menegaskan penguatan tata kelola tidak cukup berhenti pada penyusunan ketentuan dan forum diskusi, tetapi harus menghasilkan langkah konkret yang meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran. Untuk itu, ia meminta jajaran OJK menindaklanjuti masukan dari asosiasi profesi melalui pembentukan kelompok kerja yang lebih terfokus guna merumuskan program kolaborasi yang konkret dan terukur.

Dampak bagi reformasi pasar modal dan ketahanan sektor

Pada aspek integritas, OJK menyatakan telah menerbitkan berbagai ketentuan untuk memperkuat kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan di sektor jasa keuangan, sambil terus mendorong peningkatan kompetensi profesional dan penegakan ketentuan atas pelanggaran. Penguatan integritas itu juga menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal yang terus dijalankan untuk meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan daya saing pasar modal Indonesia.

OJK menekankan reformasi tersebut merupakan komitmen jangka panjang untuk memperkuat pasar modal nasional, bukan semata-mata untuk memenuhi ekspektasi penyedia indeks global. Pada saat yang sama, otoritas juga terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi, termasuk melalui pengaturan penyelenggaraan teknologi informasi di sektor jasa keuangan serta penerapan prinsip etika dalam pemanfaatan AI.

Selain mendukung pendidikan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, sertifikasi profesi, dan penyediaan narasumber bagi anggota asosiasi, OJK juga terus memperkuat tata kelola internalnya. Upaya itu mencakup peningkatan efektivitas audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan pencegahan fraud, dengan tujuan memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang POJK 17/2026 mengenai rencana bisnis bank umum, kami membahas langkah OJK memperketat kerangka perencanaan bisnis agar lebih realistis dan berbasis risiko. Aturan tersebut menempatkan rencana bisnis sebagai instrumen strategis untuk tata kelola dan manajemen risiko, sekaligus memperkuat pengawasan OJK melalui pelaporan dan evaluasi yang lebih rinci seiring percepatan transformasi digital.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?