Kementerian Pertanian soroti dugaan oplosan beras SPHP jadi premium di Jakarta

Traders Union
Semua berita
Regulator
Dugaan oplosan beras SPHP

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Alena Volkova

Kemarin

Kementerian Pertanian soroti dugaan oplosan beras SPHP jadi premium di Jakarta — Oplosan beras SPHP diungkap

Pemerintah menyoroti dugaan penyalahgunaan beras subsidi di Jakarta setelah temuan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, atau SPHP, menjadi beras premium. Kasus ini menekan tujuan distribusi pangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah karena produk bersubsidi diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Sorotan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan indikasi beras SPHP subsidi dioplos menjadi beras premium saat sidak di Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur pada 28 Oktober 2026.
Beras SPHP seharusnya dijual Rp12.500 per kg, namun diduga dipasarkan sebagai beras premium seharga Rp17.000 per kg, menimbulkan selisih harga signifikan.
Laporan awal menyebut volume beras yang terlibat mencapai 600 ton, dengan kemungkinan total ribuan ton, berisiko mengganggu program stabilisasi pangan dan akses subsidi masyarakat berpenghasilan rendah.

Temuan sidak dan dugaan pelanggaran harga

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan temuan itu seusai inspeksi mendadak di sebuah rumah di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam konferensi pers, ia menyebut praktik tersebut sebagai penyalahgunaan berat terhadap beras subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Amran mengatakan beras SPHP yang mendapat subsidi pemerintah seharusnya dijual seharga Rp12.500 per kilogram. Namun, beras itu diduga dioplos menjadi beras premium dan dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram, sehingga selisih harga tersebut mengindikasikan adanya keuntungan dari perubahan kualitas dan label produk.

Mentan juga menyatakan pelaku layak dijatuhi hukuman paling berat apabila aturan memungkinkan. Ia menyampaikan kemarahannya karena beras subsidi dinilai telah dialihkan dari tujuan awalnya untuk membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dampak pada program pangan dan kelompok penerima

Menurut Amran, laporan awal yang diterimanya menunjukkan jumlah beras yang terlibat dalam praktik tersebut mencapai 600 ton. Ia menambahkan jumlah beras yang telah dioplos kemungkinan mencapai ribuan ton, yang berarti potensi gangguan terhadap efektivitas program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjadi jauh lebih besar.

Ia menegaskan beras SPHP seharusnya menjadi bagian dari perlindungan pangan bagi kelompok desil 1 hingga 5. Dugaan pengoplosan ini berisiko mengurangi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap beras bersubsidi sekaligus menciptakan distorsi harga di pasar beras ritel.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang imbauan anti-penimbunan BBM subsidi di Bali, kami menyoroti langkah Pertamina Patra Niaga menormalkan distribusi energi sekaligus meminta masyarakat tidak menimbun atau memperjualbelikan BBM subsidi secara ilegal. Kami juga mencatat adanya saluran pelaporan melalui Contact Center 135 serta risiko sanksi pidana bagi pelanggaran, karena penyalahgunaan subsidi dapat mengganggu penyaluran dan merugikan konsumen yang berhak.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?