BGN tutup yayasan calo dan dapur fiktif di program MBG

BGN tutup yayasan calo dan dapur fiktif di program MBG
Dapur fiktif MBG dibongkar

Praktik yayasan perantara tanpa modal dalam program Makanan Gizi Gratis terungkap saat Badan Gizi Nasional meninjau pelaksanaan warisan kepemimpinan sebelumnya. Kepala BGN Sudaryono menyebut afiliasi ratusan dapur fiktif ini diduga membuka peluang pungutan harian yang nilainya dapat menembus Rp 1 miliar.

Sorotan

  • Sudaryono menemukan sekitar 560 hingga 600 dapur dalam program MBG terindikasi sebagai dapur fiktif yang dijalankan oleh yayasan calo.
  • Skema potongan Rp 500 hingga Rp 1.500 per ompreng setiap hari menghasilkan potensi pendapatan sekitar Rp 1 miliar per hari bagi jaringan yayasan calo.
  • Keberadaan dapur fiktif memperburuk kualitas menu MBG dan mengurangi efektivitas pendanaan, sehingga mendesak perbaikan tata kelola dan pengawasan program.

Temuan penyimpangan dalam jaringan dapur MBG

Seperti dilaporkan Kompas.com, Sudaryono mengatakan banyak yayasan calo mendirikan dapur fiktif dalam pelaksanaan program MBG pada era pimpinan BGN terdahulu. Ia menyampaikan temuan itu dalam agenda 100 Hari Kerja di Jakarta Selatan pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurut Sudaryono, model yang ideal adalah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, dibangun oleh investor yang memiliki yayasan. Namun dalam praktiknya, ia menemukan banyak yayasan tidak memiliki modal untuk membangun SPPG dan hanya mengambil peran sebagai perantara yang meminta potongan dari operasional harian.

Ia menyebut, berdasarkan catatan dari Kejaksaan, terdapat sekitar 560 hingga 600 dapur yang terafiliasi dengan praktik dapur fiktif tersebut. Potongan yang diminta disebut berkisar Rp 500 hingga Rp 1.500 per ompreng setiap hari, sehingga menciptakan aliran pendapatan besar tanpa kontribusi operasional nyata.

Dampak pada standar menu dan tata kelola program

Sudaryono memperkirakan bahwa jika 600 dapur fiktif masing-masing mematok 2.000 ompreng per hari dengan potongan Rp 1.000 per ompreng, pendapatan jaringan yayasan calo itu dapat mencapai sekitar Rp 1 miliar per hari. Ia menilai skema itu membebani rantai pelaksanaan program karena dana yang seharusnya mendukung layanan gizi justru tergerus oleh pungutan.

Ia juga mengatakan keberadaan dapur fiktif ikut menjelaskan keluhan di media sosial mengenai menu MBG yang tidak sesuai standar. Menurutnya, pemotongan berlapis membuat kualitas penyediaan makanan menurun, sehingga pengawasan terhadap yayasan dan mitra pelaksana menjadi faktor penting bagi perbaikan tata kelola program gizi nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya, kami membahas perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang kembali bergerak di DPR setelah lama tertunda, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Kami juga mengulas tahapan pembahasan di Komisi III serta alasan regulasi ini dipandang penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memutus rantai ekonomi kejahatan melalui perampasan aset hasil tindak pidana.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.