DPR dorong kajian pembebasan PPN produk sanitasi menstruasi di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Regulator
DPR usulkan bebas PPN sanitasi menstruasi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Mira Kyivska

Kemarin

DPR dorong kajian pembebasan PPN produk sanitasi menstruasi di Indonesia — Bebas PPN pembalut?

Dorongan untuk meninjau pajak atas produk sanitasi menstruasi kembali mengemuka di Indonesia seiring perhatian pada akses kesehatan reproduksi bagi perempuan berpenghasilan rendah. Usulan ini menempatkan pembalut dan produk sejenis sebagai kebutuhan dasar, bukan barang mewah, dengan implikasi pada kebijakan fiskal dan perlindungan kesehatan.

Sorotan

DPR mendorong pemerintah mengkaji pembebasan PPN atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi sejak 3 November 2026 dengan alasan kesehatan reproduksi.
Netty Prasetiyani meminta koordinasi lintas kementerian untuk mempertimbangkan dampak fiskal, kesehatan reproduksi, dan perlindungan perempuan sebelum mengambil keputusan pajak.
Usulan ini berpotensi menurunkan harga produk sanitasi menstruasi di pasar domestik, meningkatkan akses konsumen berpenghasilan rendah dan memperkuat sektor kesehatan.

Kajian lintas kementerian atas usulan pembebasan PPN

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendesak pemerintah mengkaji pembebasan PPN untuk pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya. Dalam keterangannya pada Selasa, 3 November 2026, Netty menyatakan produk sanitasi menstruasi berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi sehingga layak dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas pajak.

Ia menilai kebutuhan menstruasi harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, bukan semata konsumsi rumah tangga biasa. Menurutnya, beban pengeluaran untuk produk tersebut cukup dirasakan oleh perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.

Netty juga mendorong koordinasi lintas kementerian, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Ia mengatakan pembahasan kebijakan tidak cukup dilihat dari sisi penerimaan negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan.

Dampak kebijakan bagi akses kesehatan dan industri

Menurut Netty, pembahasan lintas sektor diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak parsial. Ia menekankan aspek kesehatan, perlindungan perempuan, kemampuan ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan fiskal negara perlu dipertimbangkan secara bersamaan.

Ia berharap pemerintah membuka ruang kajian yang komprehensif dengan melibatkan organisasi perempuan, tenaga kesehatan, pelaku industri, dan kelompok masyarakat. Keterlibatan para pemangku kepentingan itu dapat memperluas dasar evaluasi atas dampak fiskal maupun manfaat sosial dari kemungkinan pembebasan PPN.

Bagi sektor produk konsumen dan kesehatan, usulan ini menyoroti potensi perubahan pada keterjangkauan harga produk sanitasi menstruasi di pasar domestik. Netty menegaskan akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan berkeadilan.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027, kami menyoroti kenaikan yang hanya 5,5% dinilai belum cukup meredakan tekanan fiskal pemerintah daerah. Kami juga membahas risiko tertahannya layanan publik dan pembangunan infrastruktur—terutama pada pos yang bergantung pada DAK fisik—serta dorongan agar daerah mencari sumber pendapatan alternatif ketika ruang transfer dari pusat terbatas.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?