KSPI usulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5-9,5 persen

Traders Union
Semua berita
Regulator
KSPI usulkan kenaikan UMP 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

19 jam yang lalu

KSPI usulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5-9,5 persen — Usulan UMP 2027 naik

Desakan penetapan upah minimum 2027 menguat ketika pemerintah daerah dinilai belum memiliki kepastian panduan untuk memulai pembahasan formal. Kalangan buruh menilai kekosongan aturan teknis ini berisiko menunda rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dan memicu gejolak sosial di berbagai wilayah.

Sorotan

KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan UMP, UMK, dan UMSK tahun 2027 sebesar 7,5–9,5 persen dan meminta kenaikan UMSK lebih tinggi dari upah minimum reguler.
Proses penetapan upah minimum terhambat karena masa jabatan anggota Depenas telah berakhir dan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) belum dijalankan.
Usulan kenaikan upah minimum didasarkan pada proyeksi inflasi nasional 3,20 persen, pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, dan penggunaan indeks 0,9 menurut simulasi KSPI.

Usulan kenaikan dan hambatan penetapan

Sebagaimana diberitakan Okezone Economy Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak Menteri Ketenagakerjaan segera memberikan kepastian regulasi terkait penetapan upah minimum tahun 2027. Dalam konferensi pers pada Selasa, 3 November 2026, ia mengatakan buruh mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi, UMP, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, UMK, di kisaran 7,5 persen hingga 9,5 persen, sementara Upah Minimum Sektoral, UMSK, diminta ditetapkan lebih tinggi dari upah minimum reguler.

Menurut Said, Dewan Pengupahan Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota kini menghadapi kebingungan karena belum ada petunjuk teknis yang jelas untuk menentukan kenaikan upah minimum. Ia menilai kepastian aturan perlu segera diterbitkan agar proses pembahasan di daerah tidak terkatung-katung dan rekomendasi dapat disusun tepat waktu.

Said juga memaparkan dua hambatan utama dalam perumusan upah minimum 2027. Masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Nasional, Depenas, telah berakhir tetapi susunan kepengurusan baru belum disahkan, sementara survei Kebutuhan Hidup Layak, KHL, juga belum dijalankan di lapangan.

Dampak bagi daerah dan dasar perhitungan

Kalangan buruh menilai pembentukan Depenas perlu segera dirampungkan agar penetapan upah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang kuat. Di sisi lain, survei KHL dipandang penting untuk menggambarkan kebutuhan belanja riil pekerja sebelum angka final UMP, UMK, dan UMSK diputuskan.

Untuk simulasi awal, Said mengatakan usulan KSPI dan Partai Buruh dihitung dari proyeksi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penggunaan indeks tertentu sebesar 0,9. Formula nasional yang dipakai mengacu pada asumsi inflasi 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,43 persen.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan pengupahan tidak bisa diseragamkan secara kaku antarwilayah. Perbedaan kondisi ekonomi daerah, menurutnya, menuntut penyesuaian berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang dugaan perdagangan orang yang menimpa ABK KM Maulana 23, kami menyoroti kesenjangan besar antara upah yang dijanjikan dalam perjanjian kerja dan bayaran yang benar-benar diterima para pekerja. Artikel itu juga mengulas pola perekrutan melalui media sosial, dugaan penjeratan utang serta pemotongan gaji, dan pentingnya verifikasi kredibilitas pemberi kerja untuk menekan risiko eksploitasi pekerja maritim.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?