KPK selidiki dugaan kebocoran dokumen kasus suap ATR/BPN
Proses penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN kini disertai penelusuran internal atas dugaan kebocoran dokumen. Pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai KPK berlangsung saat lembaga itu menegaskan penanganan perkara pokok tetap berjalan untuk melengkapi alat bukti tambahan.
Sorotan
- KPK menyelidiki dugaan kebocoran dokumen perkara suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN dengan pemeriksaan internal pegawai oleh Inspektorat dan Dewan Pengawas.
- KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk pejabat ATR/BPN dan Dirut PT Summarecon Agung, terkait suap Rp1,5 miliar untuk membuka blokir sertifikat HGB Summarecon.
- KPK mendeteksi aliran dana miliaran rupiah selain suap utama ke pejabat ATR/BPN, dengan Fahd El Fouz diduga menerima dana dan pasal korupsi telah dikenakan pada para tersangka.
Pemeriksaan internal dan kelanjutan penyidikan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya dugaan kebocoran dokumen terkait penanganan perkara suap pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Inspektorat dan Dewan Pengawas KPK tengah memeriksa sejumlah pegawai untuk mengusut dugaan tersebut.Budi menyatakan pemeriksaan internal itu masih berproses dan menjadi bagian dari pengujian serta pengawasan agar fungsi check and balances berjalan baik. Ia menambahkan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi harus sesuai ketentuan perundang-undangan, standar disiplin, serta kode etik dan perilaku insan komisi.
Di sisi lain, KPK memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan. Penyidik disebut masih melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan dalam perkara itu.
Dampak terhadap kasus suap HGB ATR/BPN
KPK sudah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 15 September 2026. Empat di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.Tersangka lain adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlefi sebagai perantara. Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan milik Summarecon di Kabupaten Bogor.
Selain dugaan suap itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain bernilai miliaran rupiah yang diduga mengalir ke Lampri serta orang-orang kepercayaan Nusron, yaitu Erwin, Arif, dan Fakhry. Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang tersebut, sementara para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP yang telah disebutkan KPK.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang ketidakpastian pemeriksaan ulang Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, KPK disebut masih menunggu konfirmasi kehadirannya sebagai saksi untuk mendalami aliran uang dan peran para pihak dalam kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon. Kami juga mengulas bahwa KPK telah menetapkan delapan tersangka, dengan dugaan suap Rp1,5 miliar untuk membuka blokir sertifikat HGB serta adanya penerimaan lain bernilai miliaran rupiah yang ditelusuri penyidik.
Berita Law Enforcement Terbaru
- Forex
- Crypto