DPR desak OJK perkuat perlindungan siber bagi BPR dan bank daerah

Traders Union
Semua berita
Regulator
DPR desak OJK perkuat perlindungan siber

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andrey Mastykin

11.11.2026

DPR desak OJK perkuat perlindungan siber bagi BPR dan bank daerah — Desakan perlindungan siber BPR

Kerentanan keamanan siber di perbankan skala kecil dan daerah kembali menjadi sorotan setelah muncul desakan agar perlindungan terpusat segera diperkuat. Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid menilai Bank Perekonomian Rakyat, BPR Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah membutuhkan dukungan sistemik karena keterbatasan anggaran dan tenaga ahli membuat mereka lebih rentan terhadap serangan.

Sorotan

Otoritas Jasa Keuangan didesak membentuk pusat pemantauan keamanan siber bersama untuk lindungi BPR, BPRS, dan BPD dari serangan digital.
Serangan pada akhir 2025 terhadap celah BI-FAST di BPD menyebabkan kerugian sekitar Rp200 miliar akibat transfer ilegal oleh peretas.
POJK Nomor 34 Tahun 2025 mencatat kerentanan TI di BPR, sementara Tim Tanggap Insiden Siber baru aktif sejak 6 November 2026.

Usulan pusat pemantauan dan standar minimum

Seperti dilaporkan Kompas.com, Hasanuddin Wahid meminta Otoritas Jasa Keuangan membentuk pusat pemantauan keamanan siber bersama untuk melindungi BPR, BPRS, dan BPD dari serangan terhadap sektor keuangan nasional. Ia mengatakan bank-bank besar memiliki anggaran dan sumber daya ahli sendiri, sementara bank yang lebih kecil belum memiliki kapasitas yang setara untuk membangun pertahanan siber secara mandiri.

Menurut Hasanuddin, peretas kini tidak lagi memilih target berdasarkan besar kecilnya aset perbankan. Ia menilai bank dengan pertahanan lemah justru berpotensi menjadi pintu masuk serangan ke ekosistem keuangan yang saling terhubung.

Ia juga mengusulkan tiga langkah lanjutan, yaitu penerapan standar minimum keamanan siber bagi seluruh bank tanpa membedakan skala usaha, penguatan pertukaran informasi ancaman siber secara langsung antara OJK, Bank Indonesia, dan Badan Siber dan Sandi Negara, serta kewajiban pemberitahuan kepada nasabah paling lambat 1 x 24 jam setelah kebocoran data. Dalam usulan itu, bank juga perlu menjamin pengembalian dana nasabah bila kerugian terbukti disebabkan kegagalan sistem bank.

Risiko industri dan konteks kebijakan

Hasanuddin menyebut kelompok BPR dan bank daerah sebagai pihak yang paling rentan karena keterbatasan sumber daya menyulitkan mereka membangun sistem pertahanan sendiri. Ia merujuk pada serangan terhadap bank daerah pada akhir 2025, ketika celah keamanan layanan BI-FAST di sejumlah BPD dimanfaatkan peretas untuk melakukan transfer ilegal dengan estimasi kerugian sekitar Rp200 miliar.

Ia juga menyinggung bahwa dalam POJK Nomor 34 Tahun 2025, OJK mengakui penyelenggaraan teknologi informasi di industri BPR dan BPRS masih rentan terhadap insiden siber. Hasanuddin mengapresiasi langkah OJK dan Bank Indonesia yang mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber sejak 6 November 2026, tetapi menilai langkah darurat itu perlu diikuti kebijakan jangka panjang yang lebih sistematis.

Selain penguatan infrastruktur dan pengawasan, ia menekankan edukasi masyarakat harus berjalan seiring, terutama bagi pelaku UMKM, pedagang pasar, dan petani yang semakin bergantung pada transaksi digital. Bagi industri keuangan daerah, dorongan ini menunjukkan bahwa penguatan keamanan siber kini menjadi isu operasional dan kepercayaan nasabah, bukan lagi sekadar kepatuhan teknologi.

Kami juga menganalisis pembaruan OJK lewat POJK 17/2026 terkait rencana bisnis bank untuk memperkuat pengawasan dan manajemen risiko.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?