DPR RI jadwalkan pengesahan RUU perampasan aset, menutup proses legislasi panjang
Setelah bertahun-tahun tertunda di tengah hambatan politik, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dijadwalkan disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis pagi, 19 November 2026. Agenda ini mempercepat target yang sebelumnya disebut pimpinan DPR untuk 15 Desember 2026 dan menandai tahap akhir proses yang telah bergulir sejak 2008.
Sorotan
- DPR RI menjadwalkan pengesahan RUU Perampasan Aset pada rapat paripurna 19 November 2026 setelah pembahasan dengan pemerintah rampung bulan yang sama.
- RUU Perampasan Aset sempat mandek sejak diajukan pemerintah ke DPR pada 2012, baru masuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029 pada 18 November 2024.
- Pengesahan RUU ini akan memberikan instrumen hukum baru bagi Indonesia dalam mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mulai 2026.
Jadwal pengesahan dan riwayat pembahasan
Seperti diberitakan Kompas.com, DPR RI menjadwalkan rapat paripurna pada 19 November 2026 untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset setelah pembahasan dengan pemerintah rampung pada November 2026. Langkah ini hadir setelah aturan tersebut berulang kali masuk wacana legislasi, tetapi lama tidak memperoleh kepastian pembahasan maupun pengesahan.Proses penyusunan beleid ini bermula dari kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, pada 2008 mengenai kebutuhan instrumen hukum yang lebih efektif untuk merampas aset hasil tindak pidana. Pemerintah kemudian mengajukan RUU itu ke DPR pada 2012, tetapi pembahasannya tidak bergerak signifikan selama bertahun-tahun.
Pada 2023, dorongan politik kembali menguat ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Mahfud MD, meminta dukungan Komisi III DPR agar RUU tersebut segera disahkan. Pemerintah lalu mengirimkan surat presiden, naskah akademik, dan draf RUU pada 4 Mei 2023, namun hingga rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada 30 September 2024, rancangan itu masih belum dibahas.
Dampak politik dan konteks agenda antikorupsi
Ketidakpastian itu sempat berlanjut pada awal periode DPR 2024-2029, ketika RUU Perampasan Aset tidak masuk daftar usulan yang dibacakan dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional pada 28 Oktober 2024. Saat itu, pimpinan Badan Legislasi menyatakan rancangan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan sistem hukum dan politik Indonesia.Kondisi tersebut memicu kritik publik dan memperkuat tekanan agar pemerintah serta DPR memberi kepastian atas pembahasan aturan tersebut. Desakan juga muncul dalam demonstrasi besar pada Agustus 2025 dan Agustus 2026, sebelum akhirnya kepastian masuk ke Prolegnas jangka menengah 2025-2029 diperoleh pada 18 November 2024.
Jika disahkan sesuai jadwal, aturan ini menjadi instrumen baru dalam agenda penegakan hukum, terutama untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang melibatkan hasil kejahatan. Bagi sektor hukum dan tata kelola publik di Indonesia, percepatan pengesahan ini menandai perubahan dari fase tarik-ulur politik menuju implementasi regulasi yang lama ditunggu.
Pembaruan terbaru ini mengikuti artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset yang rampung di pengambilan keputusan tingkat I DPR.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto