Penyaluran bansos Indonesia masih terkendala akurasi data penerima
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan penyaluran bantuan sosial masih menghadapi masalah ketepatan sasaran penerima. Isu ini mencakup keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat tetapi masih menerima bantuan, serta warga miskin yang seharusnya berhak namun belum masuk daftar.
Sorotan
- Pemerintah mengganti DTKS dengan DTSEN yang mengintegrasikan empat basis data sosial ekonomi guna meningkatkan akurasi penyaluran bansos per 2025.
- Kementerian Sosial menghapus lebih dari 1,9 juta keluarga dari daftar penerima bansos pada triwulan II 2025 akibat inclusion error pasca-verifikasi ulang.
- Sebanyak 571.410 NIK penerima bansos dengan aktivitas judi online dicoret berdasarkan temuan PPATK, menandai peningkatan pengawasan dan efektivitas anggaran bansos.
Pembaruan basis data dan verifikasi penerima
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kesalahan data penerima bantuan sosial berdampak langsung pada hak masyarakat miskin dan tidak bisa dipandang sebagai persoalan administrasi semata. Dalam Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu malam 17 Oktober 2026, ia menyatakan ada keluarga yang membutuhkan tetapi belum tersentuh bantuan karena kekeliruan data.Pemerintah menyebut terus memperbaiki tata kelola bansos melalui pembaruan data yang lebih akurat dan cepat. Salah satu langkah utama ialah mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSEN, yang mengintegrasikan DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi, Regsosek, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, P3KE, dan data kependudukan.
Kementerian Sosial juga mencoret lebih dari 1,9 juta keluarga penerima manfaat pada triwulan II 2025 setelah verifikasi ulang menemukan mereka tidak lagi memenuhi syarat menerima bansos, atau termasuk inclusion error. Temuan itu berasal dari pemadanan sejumlah sumber, termasuk estimasi Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, yang dirilis Badan Pusat Statistik, data Kemensos, Kemendikdasmen, serta catatan dalam nota keuangan Rancangan APBN 2025.
Dampak pada kebijakan sosial dan pengawasan
Ada pula kasus exclusion error, yaitu warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan namun belum terdaftar sebagai penerima. Saifullah Yusuf mengatakan kekeliruan tersebut sudah diperbaiki agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan dan berhak menerimanya.Selain akurasi sasaran, pengawasan penggunaan bansos juga menjadi perhatian pada tahun yang sama. Kementerian Sosial mencoret penerima bansos yang teridentifikasi memiliki aktivitas judi online, setelah PPATK mengungkapkan 571.410 Nomor Induk Kependudukan penerima bansos terafiliasi dengan aktivitas tersebut.
Bagi sektor perlindungan sosial Indonesia, pembaruan data dan penyisiran penerima yang tidak layak menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas anggaran bansos. Perbaikan akurasi juga menentukan kemampuan pemerintah menekan kebocoran bantuan sekaligus memperluas jangkauan kepada rumah tangga miskin yang sebelumnya belum tercakup.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB, kami mengulas dorongan penguatan tata kelola belanja darurat setelah KPK menetapkan lima tersangka terkait pengadaan barang dan jasa. Artikel itu juga menyoroti usulan penyusunan peta jalan pencegahan korupsi serta audit menyeluruh agar penggunaan anggaran penanganan bencana dapat dipantau sejak perencanaan hingga pelaporan.
Berita Social Policy Terbaru
- Forex
- Crypto