Kementerian PU hadapi penyitaan dokumen dalam penyidikan korupsi Jakarta
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan penyidiknya menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik dari kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, setelah penggeledahan selama sekitar enam jam pada Kamis. Langkah ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi atas beberapa item anggaran 2023-2024. Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, barang yang diamankan akan diteliti dan didalami lebih lanjut.
Sorotan
- Penyidik Kejati DKI Jakarta menggeledah Gedung Direktorat Jenderal SDA dan Cipta Karya Kementerian PU terkait dugaan korupsi pengadaan tahun anggaran 2023-2024 berdasarkan surat perintah tertanggal 9 April 2026.
- Dokumen yang disita meliputi bundel laporan audit investigatif atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam e-purchasing dan pengadaan langsung di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Penyitaan dokumen audit, perangkat elektronik, dan barang fisik menyoroti meningkatnya pengawasan dan potensi risiko tata kelola pada proyek pemerintah sektor infrastruktur yang didanai APBN.
Ruang yang digeledah dan dasar penyidikan
Penggeledahan berlangsung di beberapa ruang pada Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tindakan itu dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pada beberapa item tahun anggaran 2023-2024 di lingkungan Kementerian PU. Proses tersebut disebut berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRINT-09/M.1/Fd.1/04/2026 tertanggal 9 April 2026.
Berdasarkan dokumen tanda terima penyerahan barang bukti yang diperoleh Kompas.com, salah satu barang yang diserahkan kepada penyidik berupa satu bundel print out laporan hasil audit investigatif. Dokumen itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan melalui e-purchasing dan atau pengadaan langsung tahun anggaran 2023-2024 di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Rincian tersebut menunjukkan fokus awal penyidik mengarah pada proses pengadaan dan penggunaan kewenangan dalam belanja pemerintah.
Kronologi penyitaan dan implikasi bagi tata kelola pengadaan
Penyidik Kejati DKI Jakarta mendatangi kompleks Kementerian PU sekitar pukul 14.00 WIB dan melanjutkan penggeledahan pada pukul 14.30 WIB. Mereka kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.20 WIB dengan membawa dua koper berwarna putih dan abu-abu. Koper tersebut dimasukkan ke dalam mobil Honda CR-V putih milik penyidik sebelum meninggalkan area kementerian.
Penyitaan dokumen audit dan perangkat elektronik menandakan pemeriksaan tidak hanya menyasar arsip fisik, tetapi juga kemungkinan jejak administrasi dan transaksi digital. Bagi sektor konstruksi dan infrastruktur publik, perkembangan ini dapat meningkatkan perhatian pada kepatuhan pengadaan, terutama untuk skema e-purchasing dan pengadaan langsung. Kasus ini juga berpotensi menjadi sorotan terhadap pengawasan internal atas belanja proyek pemerintah yang dibiayai APBN.
Kami sebelumnya melaporkan penggeledahan kantor Kementerian PU oleh Kejati DKI Jakarta, termasuk pemeriksaan di beberapa gedung seperti Gedung Cipta Karya dalam pendalaman dugaan korupsi. Dalam laporan itu, Menteri PU menegaskan penyidik datang membawa surat tugas resmi dan kementerian memberi akses penuh, sementara perkembangan kasus ini dipandang berpotensi memengaruhi tata kelola, pengawasan, dan kepercayaan pada belanja publik.
Berita Transportation Terbaru
- Forex
- Crypto