Prabowo perkuat pengawasan aliran dana pemerintah lewat agenda rutin dengan PPATK

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pengawasan dana pemerintah Prabowo

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ciaran Ryan

03.05.2026

Prabowo perkuat pengawasan aliran dana pemerintah lewat agenda rutin dengan PPATK — Prabowo perkuat pengawasan dana

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ke Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 3 Mei 2026, untuk membahas evaluasi transaksi keuangan pemerintah. Pertemuan itu menjadi bagian dari agenda rutin bulanan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan penyaluran anggaran negara yang tepat sasaran.

Sorotan

Prabowo secara rutin menggelar agenda bulanan bersama PPATK untuk memperketat pengawasan dan evaluasi transaksi keuangan pemerintah di Hambalang.
Pemerintah menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, serta berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat.
Tindakan ini menunjukkan komitmen Prabowo terhadap disiplin anggaran, memastikan penyaluran dana publik tepat sasaran, dan mendorong tata kelola negara bebas korupsi.

Agenda pengawasan keuangan di Hambalang

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo menerima sejumlah tokoh pada Minggu siang hingga malam di kediaman pribadinya di Hambalang, termasuk Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Teddy menjelaskan pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK. Menurut dia, Prabowo secara berkala memanggil PPATK untuk evaluasi transaksi keuangan dan memperketat pengawasan terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

Dalam diskusi itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Penekanan itu menempatkan pengawasan arus dana sebagai bagian dari penguatan tata kelola fiskal dan administrasi negara.

Tekanan pada akuntabilitas anggaran publik

Teddy menyebut Prabowo menegaskan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran. Dana publik itu juga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab serta dieksekusi tepat waktu.

Menurut Teddy, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Presiden untuk mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Fokus pada pengawasan transaksi dan ketepatan belanja negara menunjukkan pemerintah sedang menjaga disiplin penggunaan anggaran di tingkat pusat.

Perubahan skema pendanaan OJK yang menggabungkan dana APBN dan pungutan sektor jasa keuangan sebelumnya kami bahas sebagai langkah untuk membangun kerangka pengawasan yang lebih terintegrasi. Dalam ulasan itu, kami mencatat aturan baru menempatkan proses anggaran OJK dalam koordinasi Kementerian Keuangan dan persetujuan DPR, sehingga pengawasan fiskalnya lebih ketat dan diharapkan memperkuat kredibilitas tata kelola sektor keuangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?