Pengadilan Tipikor Jakarta jatuhkan vonis 5 tahun dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Vonis korupsi minyak Pertamina

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Ashutosh Sureka

12.05.2026

Pengadilan Tipikor Jakarta jatuhkan vonis 5 tahun dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina — Vonis Korupsi Pertamina

Putusan terbaru di perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina menambah perkembangan penegakan hukum di sektor energi Indonesia. Pada Selasa, 12 Mei 2026, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 5 tahun dan denda Rp 1 miliar kepada Hasto Wibowo dan Toto Nugroho.

Sorotan

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000 kepada Hasto Wibowo dan Toto Nugroho pada kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang semula meminta 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, plus tuntutan uang pengganti Rp 5 miliar per terdakwa atas kerugian negara.
Kasus ini menyoroti risiko tata kelola rantai pasok energi nasional dan mempertegas tekanan hukum atas praktik merugikan keuangan negara di lingkungan PT Pertamina (Persero).

Rincian putusan dan dasar hukum

Seperti dilaporkan Kompas.com, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan mantan Senior Vice President Integrated Supply Chain PT Pertamina, Hasto Wibowo dan Toto Nugroho, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa penuntut umum.

Ketua Majelis Hakim Adek Nurhadi menyatakan kedua terdakwa masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun serta denda Rp 1.000.000.000. Denda tersebut harus dibayar dalam waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim juga menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutup kewajiban tersebut. Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 150 hari untuk masing-masing terdakwa.

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan terkait lainnya.

Perbandingan dengan tuntutan jaksa dan dampak perkara

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Hasto Wibowo, Toto Nugroho, dan Arief Sukmara dengan pidana penjara masing-masing 10 tahun dalam sidang pada 22 April 2026. Jaksa juga menuntut para terdakwa membayar denda Rp 1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari penjara.

Selain pidana pokok, jaksa menuntut uang pengganti masing-masing sebesar Rp 5 miliar karena para terdakwa dinilai menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam tuntutan itu, jika para terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka Toto Nugroho, Hasto Wibowo, dan Dwi Sudarsono dituntut pidana penjara masing-masing 7 tahun, Arief Sukmara 5 tahun, dan Indra Putra 2 tahun 6 bulan.

Perkara ini menyoroti risiko tata kelola di rantai pasok energi nasional, khususnya pada pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero). Vonis terhadap dua mantan pejabat tersebut juga mempertegas tekanan hukum terhadap praktik yang dinilai merugikan keuangan negara di sektor migas.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang vonis perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Alfian Nasution dan Hanung Budya Yuktyanta, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kami juga mencatat adanya dissenting opinion yang menyoroti keraguan atas perhitungan kerugian keuangan negara, yang menambah konteks debat hukum dalam rangkaian kasus ini.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?