Indonesia menargetkan penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka dalam RAPBN 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Target penurunan kemiskinan 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Ciaran Ryan

20.05.2026

Indonesia menargetkan penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka dalam RAPBN 2027 — Target baru RAPBN 2027

Pemerintah Indonesia menetapkan sasaran sosial yang lebih rendah dalam kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027. Target itu mencakup penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 hingga 6,5 persen dan pengangguran terbuka ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen, sekaligus menekan ketimpangan pendapatan.

Sorotan

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan penurunan angka kemiskinan ke 6,0–6,5 persen dalam RAPBN 2027, dari sebelumnya 6,5–7,5 persen.
Target tingkat pengangguran terbuka diturunkan menjadi 4,30–4,87 persen untuk 2027, dibanding sebelumnya 4,44–4,96 persen.
Rasio gini ditargetkan membaik ke 0,362–0,367, menandakan komitmen pemerintah mempersempit ketimpangan sebagai tujuan utama kebijakan fiskal 2027.

Sasaran fiskal dan indikator kesejahteraan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan target tersebut dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Ia mengatakan angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen.

Prabowo juga menyatakan tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen, dibanding target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen. Dalam paparan yang sama, rasio gini ditargetkan membaik ke kisaran 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380.

Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata. Ia menegaskan jarak antara kelompok terkaya dan termiskin tidak boleh semakin lebar dan harus terus dipersempit.

Implikasi kebijakan bagi ekonomi nasional

Penetapan target-target tersebut menempatkan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan distribusi pendapatan sebagai tolok ukur utama kebijakan fiskal pemerintah untuk 2027. Arah ini menunjukkan bahwa capaian makroekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat.

Pidato itu juga menandai langkah institusional baru dalam proses anggaran tahunan, karena Prabowo disebut menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI. Dalam rapat paripurna yang sama, DPR juga membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang rencana pemaparan langsung KEM dan PPKF RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR, fokus utamanya adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal secara langsung. Kami menyoroti bahwa langkah ini berbeda dari praktik tahun-tahun sebelumnya yang umumnya diwakili Menteri Keuangan, sehingga publik menantikan sinyal awal tentang target dan sikap fiskal pemerintah untuk 2027.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?