DPR siapkan evaluasi program pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027 pada 4 Juni
Pembahasan awal RAPBN 2027 mulai mengerucut di DPR setelah pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal kepada parlemen. Fraksi-fraksi dijadwalkan menyampaikan pandangan pada 4 Juni untuk menilai efektivitas program yang berjalan pada 2026 dan arah belanja tahun berikutnya.
Sorotan
- DPR akan mengevaluasi program pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027 melalui pandangan fraksi-fraksi pada 4 Juni 2026.
- Presiden Prabowo Subianto memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 dalam rapat paripurna 20 Mei 2026.
- DPR menekankan pentingnya perbaikan kinerja program 2026 dan sinergi eksekutif-legislatif untuk penyusunan RAPBN 2027 yang lebih efektif.
Jadwal evaluasi dan agenda fiskal DPR
Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan mengevaluasi berbagai program pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027 melalui pandangan fraksi-fraksi di parlemen. Ia mengatakan seluruh fraksi akan menyampaikan pendapat masing-masing pada 4 Juni agar DPR dapat menilai apakah program yang telah disusun pemerintah dapat dijalankan pada tahun ini maupun tahun depan.Pernyataan itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Agenda sidang tersebut mencakup penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Puan menilai evaluasi dibutuhkan agar program pemerintah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan DPR dalam penyusunan kebijakan fiskal negara.
Dampak bagi penyusunan anggaran 2027
Puan berharap program dan capaian yang telah berjalan sepanjang 2026 dapat diperbaiki dan dievaluasi untuk penyusunan RAPBN 2027. Menurutnya, perencanaan tahun depan perlu dibuat lebih baik dan lebih terarah agar pelaksanaan program dapat terserap dengan lancar.Ia juga menyebut sinergi antara eksekutif dan legislatif selama ini berjalan baik dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Puan menegaskan DPR akan mendukung program pemerintah selama ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dan kepentingan bangsa Indonesia.
Rapat paripurna itu turut memuat agenda lain, termasuk evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2026 serta pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR. Kehadiran Prabowo untuk menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan juga menandai presentasi langsung presiden di hadapan DPR untuk agenda tersebut.
Dalam ulasan kami sebelumnya tentang agenda pemaparan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR RI oleh Presiden Prabowo Subianto, kami menyoroti perubahan format yang memecah tradisi karena untuk pertama kalinya presiden menyampaikan langsung dokumen tersebut. Kami juga menekankan bahwa kehadiran kepala negara memperkuat bobot politik KEM-PPKF sebagai dasar arah kebijakan fiskal, sekaligus memberi sinyal awal mengenai prioritas belanja dan target makro yang akan dibahas bersama DPR.
Berita Reforms Terbaru
- Forex
- Crypto