DPR dorong pembenahan izin tinggal WNA usai dugaan pemerasan di layanan imigrasi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR reformasi izin tinggal WNA

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Parshwa Turakhiya

05.06.2026

DPR dorong pembenahan izin tinggal WNA usai dugaan pemerasan di layanan imigrasi — Reformasi izin tinggal WNA

Dorongan reformasi tata kelola izin tinggal warga negara asing menguat di tengah sorotan terhadap dugaan pemerasan dalam layanan imigrasi. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai percepatan digitalisasi dan pengawasan atas perantara pengurusan izin perlu dilakukan untuk menutup ruang transaksi ilegal.

Sorotan

Andreas Hugo Pareira menegaskan penataan izin tinggal WNA dan digitalisasi layanan KITAP dan KITAS mendesak untuk menutup celah suap dan negosiasi ilegal.
DPR mendesak Kementerian Imigrasi menyusun peta risiko korupsi, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, dan melakukan evaluasi berkala pejabat layanan strategis.
OTT KPK di Imigrasi Jakarta Barat dinilai merusak kredibilitas birokrasi, mengancam tata kelola investasi, dan menurunkan kepercayaan internasional pada Indonesia.

Usulan reformasi layanan dan pengawasan

Seperti diberitakan Kompas.com, Andreas Hugo Pareira menyatakan penataan pengurusan izin tinggal WNA mendesak dilakukan agar pola penyimpangan serupa tidak kembali terjadi. Ia menyoroti banyaknya kasus perizinan yang melibatkan broker atau pihak ketiga sebagai penghubung antara pemohon dan pejabat, sehingga praktik jasa pengurusan izin perlu ditata agar tidak menjadi celah suap.

Andreas juga mendorong percepatan digitalisasi layanan Kartu Izin Tinggal Tetap, KITAP, dan Kartu Izin Tinggal Terbatas, KITAS. Menurut dia, semakin banyak proses dijalankan secara digital, semakin kecil ruang negosiasi ilegal, sementara titik layanan yang berpotensi memunculkan transaksi menyimpang perlu diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi dan akuntabilitas yang jelas.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan imigrasi. Kementerian Imipas didorong segera menyusun peta risiko korupsi pada seluruh layanan strategis, disertai evaluasi berkala terhadap pejabat pada posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan WNA.

Dampak terhadap investasi dan kredibilitas birokrasi

Politikus PDIP itu menilai reformasi juga perlu mencakup rotasi jabatan, audit integritas, dan penguatan budaya antikorupsi sebagai bagian dari pembenahan berkelanjutan. Menurut dia, pendekatan tersebut penting agar kasus serupa tidak terus berulang dalam beberapa tahun dengan pola yang hampir sama.

Andreas menyampaikan pandangan itu saat merespons Operasi Tangkap Tangan, OTT, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Ia menilai kasus tersebut mencoreng wajah Indonesia karena berkaitan langsung dengan tata kelola investasi, kepercayaan internasional, dan kredibilitas birokrasi negara.

Ia berharap pemerintah mengambil pelajaran dari kasus itu, terutama dalam pemilihan pejabat dan pelaksana di jajaran Imipas. Menurut Andreas, imigrasi merupakan pintu gerbang sekaligus wajah Indonesia, baik di mata publik domestik maupun di tingkat internasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA yang menyeret Silmy Karim, kami menyoroti indikasi praktik yang berjalan sistemik serta lemahnya pengawasan internal, audit layanan, dan integrasi data di Kementerian Imipas. Kami juga mengulas temuan aliran transaksi mencurigakan dan dampaknya terhadap kepastian administrasi, kepercayaan dunia usaha, serta urgensi penguatan transparansi dan akuntabilitas layanan imigrasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?