Pemerintah siapkan skema MBG lebih efektif untuk wilayah 3T

Pemerintah siapkan skema MBG lebih efektif untuk wilayah 3T
Skema baru MBG 3T

Pemerintah menyiapkan penyesuaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar distribusi bagi penerima manfaat yang tersebar tetap berjalan efektif. Opsi yang sedang dibahas mencakup pola pendanaan alternatif dan kemungkinan pemanfaatan kantin sekolah di daerah yang tidak memungkinkan pembangunan dapur dengan skema seragam.

Sorotan

  • Pemerintah menyiapkan skema baru pelaksanaan MBG untuk daerah 3T agar program pemberian makan gratis berjalan efektif di wilayah penerima rendah dan tersebar.
  • Badan Gizi Nasional mempertimbangkan pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur MBG di kawasan terpencil dengan jumlah murid terbatas untuk efisiensi operasional.
  • Kepala BGN Nanik S Deyang mengkaji alternatif pendanaan MBG wilayah 3T melalui dana CSR BUMN, swasta, dan hibah asing untuk mengurangi penggunaan APBN.

Opsi pelaksanaan untuk daerah terpencil

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah mencari skema yang lebih efektif untuk pelaksanaan MBG di daerah 3T, terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat sedikit dan lokasi yang berjauhan. Ia menyatakan pola tersebut sedang dipikirkan agar program pemberian makan bergizi gratis bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 tahun dapat dijalankan sebaik-baiknya.

Prasetyo juga menyebut Badan Gizi Nasional, BGN, sedang mencari pola terbaik karena tidak semua wilayah memungkinkan penerapan sistem yang seragam. Menurut dia, upaya perbaikan itu membuka kemungkinan adanya skema berbeda antara daerah ideal dan kawasan terpencil.

Ia menambahkan salah satu usulan yang sedang dikaji adalah pelibatan kantin sekolah, namun pembahasan masih berada dalam tahap diskusi internal di jajaran pimpinan baru BGN.

Dampak anggaran dan alternatif pendanaan

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkap wacana pelibatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, BUMN, perusahaan swasta besar, hingga hibah luar negeri untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di daerah 3T. Menurutnya, pendekatan itu dipertimbangkan untuk mengurangi penggunaan APBN dalam program MBG, terutama di wilayah yang belum dijangkau investor.

Nanik juga mempertimbangkan skema penggunaan kantin sebagai pengganti dapur MBG di daerah terpencil dengan jumlah murid terbatas. Ia menilai model itu dapat lebih efisien secara operasional di lokasi seperti pulau kecil atau kawasan dengan sebaran siswa yang rendah, sehingga belanja infrastruktur dan logistik program bisa lebih terukur.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang creative financing untuk memperkuat fiskal daerah, kami mengulas dorongan Kemendagri agar pemda tidak hanya bergantung pada transfer pusat dengan memperluas sumber pembiayaan dan meningkatkan tata kelola. Instrumen yang dibahas mencakup digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi BUMD/BLUD serta aset daerah, kerja sama dengan badan usaha, pemanfaatan CSR dan BAZNAS, hingga opsi pinjaman dan obligasi daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.