Tarif Transjabodetabek masih dikaji DKI Jakarta di kisaran Rp 5.000-Rp 6.000

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Tarif Transjabodetabek dikaji DKI

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Andreas Kristo

14 jam yang lalu

Tarif Transjabodetabek masih dikaji DKI Jakarta di kisaran Rp 5.000-Rp 6.000 — Tarif Transjabodetabek Dikaji

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji penyesuaian tarif Transjabodetabek di tengah tekanan fiskal daerah dan daya beli masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Kisaran tarif yang sedang dihitung berada di level Rp 5.000 hingga Rp 6.000, lebih rendah dibanding tarif ekonomis yang sempat diperkirakan Rp 10.000 sampai Rp 15.000.

Sorotan

Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji tarif Transjabodetabek di kisaran Rp 5.000–Rp 6.000 demi menjaga subsidi dan kemampuan keuangan.
Isu tarif Transjabodetabek naik ke Rp 10.000–Rp 15.000 akibat pencabutan subsidi dinilai tidak sepenuhnya benar karena Pemprov DKI masih menanggung subsidi besar.
Pemerintah Kota Bekasi siap berkontribusi pada pembangunan dan perawatan halte untuk memperkuat layanan serta menjaga konektivitas Transjabodetabek.

Pertimbangan tarif dan beban subsidi

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan penetapan tarif Transjabodetabek masih dihitung oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah serta kondisi ekonomi warga. Ia mengatakan Gubernur Pramono menyampaikan kisaran yang sedang dibahas berada antara Rp 5.000 hingga Rp 6.000.

Tri menilai informasi yang berkembang soal pencabutan subsidi sehingga tarif naik ke Rp 10.000 sampai Rp 15.000 tidak sepenuhnya benar. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta masih menanggung beban subsidi transportasi yang besar, dan tekanan keuangan itu menjadi salah satu faktor utama dalam perumusan tarif.

Ia juga menegaskan tarif tidak hanya dihitung dari biaya operasional, tetapi juga dari kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan umum yang tetap terjangkau. Komitmen terhadap transportasi publik, menurut Tri, tetap penting sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Kolaborasi Bekasi untuk pengembangan layanan

Selain isu tarif, Pemerintah Kota Bekasi menyatakan kesiapan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan perawatan halte Transjabodetabek di wilayahnya. Langkah itu diposisikan sebagai bentuk pembagian tanggung jawab antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah penyangga.

Tri mengatakan dirinya telah meminta Kepala Dinas Perhubungan menyiapkan konsep kerja sama tersebut, yang selanjutnya harus melalui proses penganggaran. Dukungan infrastruktur dari daerah penyangga dapat memperkuat perluasan layanan sekaligus menjaga konektivitas transportasi publik di kawasan Jabodetabek.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang lonjakan subsidi BBM, kami mengulas bagaimana beban anggaran energi masih besar karena konsumsi BBM bersubsidi banyak dinikmati pemilik kendaraan pribadi. Kami juga menyoroti pandangan bahwa percepatan transportasi publik di daerah—dengan meniru model layanan seperti Transjakarta—dapat membantu menekan pemborosan fiskal dan membuat subsidi lebih tepat sasaran menjelang target Indonesia 2045.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?