BEM SI Jakarta gelar aksi di DPR tuntut evaluasi RUU Polri dan kebijakan pemerintah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BEM SI tuntut evaluasi RUU Polri

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ashutosh Sureka

7 jam yang lalu

BEM SI Jakarta gelar aksi di DPR tuntut evaluasi RUU Polri dan kebijakan pemerintah — BEM SI aksi DPR

Aksi mahasiswa berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Juni 2026, dengan sasaran utama kritik terhadap sikap parlemen yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik. Demonstrasi itu juga memuat tuntutan ekonomi dan kebijakan, mulai dari evaluasi RUU Polri hingga desakan stabilisasi rupiah dan peninjauan program pemerintah.

Sorotan

BEM SI Jakarta melakukan aksi di depan DPR RI menuntut evaluasi RUU Polri dan menuding DPR tidak pro rakyat dalam sebulan terakhir.
Tuntutan mahasiswa mencakup evaluasi RUU Polri, stabilisasi nilai tukar rupiah, penghentian pemborosan APBN, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Mahasiswa menolak ajakan masuk DPR, menuntut dialog terbuka di luar gedung, dan menegaskan aksi dilakukan untuk mewakili aspirasi masyarakat.

Alasan pemilihan lokasi dan tuntutan aksi

Seperti dilaporkan Kompas.com, Koordinator Daerah BEM SI Jakarta, Farizal, mengatakan lokasi gedung parlemen dipilih secara sengaja untuk menyampaikan kritik kepada DPR RI yang dinilai tidak pro rakyat. Ia menyebut dalam satu bulan terakhir DPR tidak menunjukkan sikap yang berpihak kepada masyarakat dan lebih berfokus pada pembahasan RUU Polri dibandingkan menindaklanjuti berbagai keluhan publik.

Menurut Farizal, kelompok mahasiswa menilai DPR juga lebih memberi perhatian pada isu-isu yang menguntungkan pihak tertentu. Atas dasar itu, BEM SI Kerakyatan menyatakan kekecewaannya dan menuding lembaga legislatif telah mengkhianati kepentingan rakyat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, yakni mengevaluasi kembali pengesahan RUU Polri, menstabilkan nilai tukar rupiah dengan menghentikan pemborosan APBN, mengevaluasi program populis seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta meminta presiden dan pemerintah mengakui kegagalan dalam kepemimpinannya.

Sikap terhadap DPR dan pesan politik aksi

BEM SI Kerakyatan juga menolak ajakan untuk masuk ke dalam gedung parlemen. Mereka meminta perwakilan DPR RI keluar menemui massa aksi di luar agar dialog dilakukan secara terbuka di lokasi demonstrasi.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa mahasiswa bukan musuh negara dan mengklaim aksi itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi nasional. Seruan yang disampaikan di lapangan menekankan bahwa mahasiswa hadir bukan hanya sebagai peserta aksi, tetapi sebagai pihak yang merasa mewakili suara rakyat ketika aspirasi dinilai tidak tersalurkan di dalam parlemen.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti bahwa pemerintah menegaskan program MBG tetap berjalan meski sempat muncul tuntutan penghentian dalam aksi mahasiswa. Kami juga mencatat fokus pembahasan pada perbaikan aspek operasional dan efisiensi anggaran, termasuk wacana peninjauan menyeluruh agar program lebih efektif dan tidak membebani fiskal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?