Gibran buka ruang evaluasi kebijakan usai dialog dengan mahasiswa Jakarta

Gibran buka ruang evaluasi kebijakan usai dialog dengan mahasiswa Jakarta
Gibran evaluasi kebijakan usai dialog

Pemerintah menyatakan komitmen untuk menyempurnakan program dan kebijakan nasional setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima aspirasi dari perwakilan mahasiswa di Jakarta. Pertemuan itu berlangsung di tengah sorotan atas isu makan bergizi gratis, koperasi desa, pendidikan, revisi regulasi, dan kondisi ekonomi nasional.

Sorotan

  • Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima 15 perwakilan mahasiswa pada 15 Juni 2026 dan mengakui perlunya evaluasi berbagai kebijakan pemerintah.
  • Mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama termasuk evaluasi program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, serta peninjauan kenaikan harga bahan bakar minyak dan regulasi pendidikan.
  • Gibran berkomitmen mengaudit dan mengkonsolidasikan aspirasi mahasiswa sebelum disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto untuk pertimbangan agenda kebijakan nasional.

Dialog kampus dan agenda evaluasi kebijakan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengakui pemerintah masih memiliki banyak kekurangan saat menerima 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026. Dalam keterangan tertulis, ia mengajak seluruh pihak untuk merawat capaian yang sudah ada sekaligus memperbaiki kekurangan secara bersama.

Gibran menegaskan pemerintah terus membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa, untuk menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional. Ia juga menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan dan menyatakan seluruh aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian. Isu yang mereka soroti mencakup program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Dampak tuntutan mahasiswa pada agenda pemerintah

Gibran menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Gibran menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian mahasiswa selama audiensi. Menurut Abdi, Wakil Presiden menyatakan hasil kajian itu akan diaudit dan dikonsolidasikan sebelum disampaikan kepada pimpinan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto.

Mahasiswa Universitas Bung Karno menyampaikan enam tuntutan dalam demonstrasi pada Senin, 15 Juni 2026, yaitu penghentian sementara dan evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis serta Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian RI, penghentian militerisme dan penegakan supremasi sipil, langkah strategis untuk menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan ekonomi nasional, pemenuhan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, serta peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang pertemuan tertutup perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran di Istana Wakil Presiden, kami mengulas penyerahan memorandum berisi tuntutan di bidang fiskal, pendidikan, dan hukum. Mahasiswa menyoroti perlunya penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis, audit anggaran, serta dorongan legislative review terhadap Undang-Undang Kepolisian, sambil menolak ajakan makan malam untuk menjaga independensi gerakan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.