Polri usulkan tambahan anggaran Rp 66,1 triliun, DPR dorong body camera untuk petugas lapangan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Polri usulkan anggaran & body camera

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ciaran Ryan

1 jam yang lalu

Polri usulkan tambahan anggaran Rp 66,1 triliun, DPR dorong body camera untuk petugas lapangan — Dorongan body camera Polri

Pembahasan anggaran Polri untuk 2027 juga memunculkan dorongan penguatan pengawasan terhadap personel yang bertugas di lapangan. Usulan penggunaan body camera dinilai dapat mengurangi sengketa saat penangkapan, pengamanan unjuk rasa, dan interaksi lain antara polisi dengan masyarakat.

Sorotan

Polri mengusulkan tambahan anggaran Rp 66,1 triliun untuk 2027, terdiri atas belanja pegawai Rp 4,5 triliun, belanja barang Rp 20,9 triliun, dan belanja modal Rp 40,6 triliun.
DPR mendorong pemasangan body camera bagi petugas Polri untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan, sesuai persetujuan rapat paripurna 27 Januari 2026.
Implementasi body camera berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja peralatan dan sistem pendukung, serta memperkuat tata kelola dan bukti dokumentasi tindakan lapangan.

Usulan anggaran 2027 dan dorongan pengawasan

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi III DPR Irjen (purn) Safaruddin mendorong pemasangan body camera bagi polisi dalam rapat kerja saat Polri mengusulkan tambahan anggaran Rp 66,1 triliun untuk 2027. Ia menyatakan perangkat itu dapat melengkapi kerja petugas di lapangan, termasuk saat penangkapan, agar setiap tindakan memiliki rekaman yang dapat ditinjau kembali.

Safaruddin menilai kamera tubuh penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam penanganan unjuk rasa atau demonstrasi. Menurut dia, rekaman tersebut juga dapat meminimalkan risiko kesalahpahaman antara aparat dan masyarakat serta menjadi rujukan jika muncul dugaan penyelewengan atau kekerasan.

Dalam rapat kerja itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa tambahan anggaran yang diajukan terdiri atas belanja pegawai Rp 4,5 triliun, belanja barang Rp 20,9 triliun, dan belanja modal Rp 40,6 triliun. Tambahan dana itu diajukan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, pengadaan kendaraan listrik untuk pelayanan masyarakat, serta persiapan pengamanan Pemilu 2029.

Dukungan DPR dan implikasi reformasi Polri

Sebelumnya, DPR telah menyetujui penggunaan kamera tubuh bagi anggota Polri saat menjalankan tugas sebagai bagian dari delapan poin percepatan reformasi Polri. Persetujuan itu disahkan dalam rapat paripurna pada 27 Januari 2026, menunjukkan bahwa usulan pemakaian perangkat pengawasan ini sudah masuk dalam agenda kelembagaan yang lebih luas.

Jika diterapkan, penggunaan body camera berpotensi menambah kebutuhan belanja peralatan dan sistem pendukung di tubuh Polri, di tengah pembahasan tambahan anggaran 2027. Dari sisi tata kelola, kebijakan ini juga mengarah pada penguatan akuntabilitas operasional kepolisian karena dokumentasi visual dapat dipakai untuk evaluasi internal, penanganan aduan, dan pembuktian ketika terjadi perselisihan di lapangan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang usulan tambahan anggaran Polri Rp66,1 triliun untuk 2027, kami mengulas gap antara pagu indikatif dan kebutuhan ideal yang disebut mencapai Rp184 triliun. Kami juga merinci pembagian belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal—dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, penguatan sarana-prasarana (termasuk kendaraan listrik), serta kesiapan pengamanan Pemilu 2029.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?