BNN usulkan tambahan anggaran Rp 5,05 triliun untuk operasi pemberantasan narkoba 2027

BNN usulkan tambahan anggaran Rp 5,05 triliun untuk operasi pemberantasan narkoba 2027
BNN usulkan anggaran 2027

BNN mengajukan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 5,05 triliun di tengah penurunan pagu indikatif lembaga menjadi Rp 1,44 triliun. Tambahan dana itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pencegahan, rehabilitasi, dan penindakan agar layanan publik serta operasi prioritas tidak terganggu.

Sorotan

  • BNN mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,05 triliun untuk 2027, terdiri dari pembiayaan luar negeri Rp 3,54 triliun dan rupiah murni Rp 1,51 triliun.
  • Penurunan pagu indikatif 2027 menjadi Rp 1,44 triliun, turun Rp 69,55 miliar atau 4,59 persen dari 2026, menyebabkan pembiayaan layanan publik dan prioritas lembaga menjadi Rp 0.
  • Tanpa tambahan anggaran, operasi intelijen, penegakan hukum, dan layanan rehabilitasi BNN berisiko terhenti, mengancam kelancaran layanan masyarakat dan program antinarkotika.

Rincian usulan anggaran dan kebutuhan operasi

Seperti diberitakan Kompas.com, usulan tambahan anggaran itu disampaikan Kepala BNN Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Rabu, 17 Juni 2026. Ia menyatakan tambahan anggaran 2027 diperlukan agar pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, atau P4GN, tetap berjalan dan tidak memicu kelumpuhan operasional penindakan.

Menurut Suyudi, nilai usulan tambahan anggaran mencapai Rp 5,05 triliun, yang terdiri dari pembiayaan luar negeri sebesar Rp 3,54 triliun dan rupiah murni Rp 1,51 triliun. Ia mengatakan kebutuhan itu diajukan karena pagu indikatif BNN untuk 2027 belum mampu mendukung berbagai layanan dan operasi prioritas lembaga.

Khusus pada bidang pemberantasan, tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk memperkuat kegiatan intelijen, penegakan hukum, penerapan tindak pidana pencucian uang, serta operasi penangkapan target operasi dan daftar pencarian orang kasus narkotika. Suyudi menegaskan tanpa dukungan itu, operasi intelijen dan pengejaran target operasi maupun buronan kasus narkotika berisiko terhenti.

Dampak terhadap layanan publik dan program prioritas

Berdasarkan paparan BNN, pagu indikatif 2027 sebesar Rp 1,44 triliun turun Rp 69,55 miliar, atau 4,59 persen, dibandingkan pagu awal 2026. Penurunan ini juga disebut membuat sejumlah layanan publik dan program prioritas tidak memperoleh dukungan anggaran.

Suyudi menyebut belanja untuk layanan rehabilitasi, uji narkotika, layanan asesmen terpadu, serta prioritas nasional, prioritas lembaga, dan kebutuhan reguler tidak dapat terpenuhi, bahkan tercatat sebesar Rp 0. Kondisi itu, menurut dia, tidak hanya menghambat program kerja BNN, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan langsung kepada masyarakat.

Bagi sektor penegakan hukum dan kesehatan publik di Indonesia, usulan ini menunjukkan tekanan fiskal yang dihadapi lembaga dalam menjaga kesinambungan operasi antinarkotika. Keputusan atas tambahan anggaran 2027 akan menjadi penentu bagi kapasitas BNN dalam mempertahankan fungsi pencegahan, rehabilitasi, dan penindakan pada tahun anggaran mendatang.

Usulan tambahan anggaran 2027 Kementerian Hak Asasi Manusia sebelumnya kami soroti setelah pagu indikatif Rp728,129 miliar dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional dan program, termasuk pembiayaan 500 pegawai baru. Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, sebagian tambahan anggaran yang diajukan disetujui untuk program pemajuan dan penegakan HAM sehingga total pagu 2027 menjadi Rp953,101 miliar. Namun, karena yang disetujui masih di bawah total permintaan, ruang dukungan manajemen dan keberlanjutan agenda tetap menjadi catatan dalam pembahasan anggaran berikutnya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.