Mahkamah Konstitusi peringatkan risiko hukum klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Risiko hukum klaster ketenagakerjaan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

4 jam yang lalu

Mahkamah Konstitusi peringatkan risiko hukum klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja — Risiko hukum klaster kerja

Mahkamah Konstitusi menegaskan batas waktu pemisahan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berakhir pada 31 Oktober 2026. Jika pemisahan itu tidak dilakukan hingga tenggat tersebut, rezim hukum ketenagakerjaan lama dinyatakan berlaku kembali bersama putusan Mahkamah terkait bidang ketenagakerjaan.

Sorotan

Mahkamah Konstitusi memberi tenggat hingga 31 Oktober 2026 bagi legislatif untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja ke undang-undang tersendiri.
Jika pemisahan klaster tidak dilakukan hingga batas waktu, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan kembali berlaku beserta putusan Mahkamah terkait.
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan kerja lembur dan PHK karena sakit, namun menegaskan perlunya regulasi ketenagakerjaan baru yang lebih jelas.

Tenggat pemisahan klaster hingga Oktober 2026

Seperti dilaporkan Kompas.com, peringatan itu disampaikan hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan hukum permohonan Nomor 167/PUU-XXIV/2026 yang dikutip dari siaran YouTube MKRI pada Rabu, 17 Juni 2026. Enny menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 telah memberi waktu dua tahun sejak 31 Oktober 2024 kepada pembentuk undang-undang untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan ke dalam undang-undang tersendiri.

Menurut Enny, apabila sampai 31 Oktober 2026 pemisahan itu tidak dijalankan, konsekuensi yuridisnya adalah berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta putusan Mahkamah yang terkait. Mahkamah sebelumnya menilai tumpang tindih norma antara UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Putusan perkara baru dan dampaknya bagi regulasi tenaga kerja

Dalam Putusan Nomor 167/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menolak seluruh permohonan yang diajukan Yoga Julianta, mantan pegawai logistik PT Cipta Niaga Semesta cabang Batam. Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan yang menolak uji materi atas ketentuan mengenai kerja lembur dan larangan pemutusan hubungan kerja karena sakit.

Pemohon berpendapat pasal yang diuji tidak memberi kepastian hukum bagi pekerja untuk menolak jam kerja yang tidak wajar. Namun, di luar perkara itu, Mahkamah tetap menegaskan perlunya undang-undang ketenagakerjaan baru agar materi yang selama ini diubah dalam UU Cipta Kerja dapat ditata ulang, diselaraskan, dan dibuat lebih mudah dipahami oleh pekerja maupun pelaku usaha.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tambahan anggaran Kementerian HAM untuk 2027, kami membahas permintaan penambahan dana karena pagu indikatif dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional dan program. Komisi XIII DPR menyetujui tambahan Rp224,97 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM sehingga total pagu 2027 menjadi Rp953,10 miliar, sementara kebutuhan dukungan manajemen—termasuk pembiayaan 500 pegawai baru—masih menjadi catatan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?