Kemendikdasmen siapkan sekolah terintegrasi, alokasikan Rp 7,21 triliun dalam pagu 2027
Pemerintah mendorong pengembangan Sekolah Terintegrasi sebagai jalur pendidikan bagi siswa dengan kemampuan akademik tinggi di sejumlah daerah. Skema ini dibedakan dari sekolah reguler dan Sekolah Garuda karena tidak berasrama, sementara pendanaannya sudah masuk dalam pagu indikatif anggaran 2027.
Sorotan
- Kemendikdasmen mengalokasikan Rp 7,21 triliun dari pagu 2027 untuk 100 Sekolah Nasional Terintegrasi, bagian dari total pagu Rp 58,24 triliun.
- Lima sekolah terintegrasi sementara memanfaatkan balai milik Kemendikdasmen dan satu unit di Ibu Kota Nusantara, sembilan sekolah baru akan dibangun di kabupaten.
- Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran Rp 40,75 triliun untuk 2027, menambah prioritas pada layanan pendidikan siswa berprestasi melalui Sekolah Nasional Terintegrasi.
Rencana pembukaan sekolah dan alokasi anggaran
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan Sekolah Terintegrasi dirancang untuk segmen siswa yang secara akademik berada pada tingkat tinggi. Ia menyebut model ini berbeda dari sekolah reguler dan juga berbeda dari Sekolah Garuda yang menggunakan sistem berasrama.Menurut Abdul Mu'ti, pemerintah membuka lima sekolah sementara dengan memanfaatkan balai milik Kemendikdasmen, serta satu unit di Ibu Kota Nusantara. Selain itu, sembilan sekolah lain akan dibangun baru di beberapa kabupaten, sementara anggaran pembangunannya disebut sudah tersedia meski nilainya masih bergerak.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pada Rabu, 17 Juni 2026, Kemendikdasmen mencantumkan alokasi Rp 7,21 triliun untuk 100 Sekolah Nasional Terintegrasi dalam pagu indikatif 2027. Nilai itu menjadi bagian dari total pagu indikatif kementerian sebesar Rp 58,24 triliun.
Dampak pada prioritas belanja pendidikan nasional
Struktur anggaran 2027 Kemendikdasmen juga mencakup revitalisasi sarana dan prasarana Rp 14,28 triliun, bantuan perlengkapan sekolah Rp 250 miliar, digitalisasi pendidikan Rp 5,83 triliun, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN Rp 14,09 triliun, serta Program Indonesia Pintar Rp 13,79 triliun. Pos lain meliputi belanja pegawai Rp 1,99 triliun, belanja barang Rp 701,78 miliar, dan studio guru Rp 40 miliar.Kementerian itu juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 40,75 triliun untuk 2027 guna membiayai program lain di luar alokasi pagu indikatif yang sudah ditetapkan. Dari sisi sektor pendidikan, masuknya Sekolah Nasional Terintegrasi ke dalam daftar prioritas nasional menandakan fokus belanja pemerintah pada penguatan layanan bagi siswa berprestasi akademik di berbagai wilayah.
Dalam liputan kami sebelumnya tentang lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di APBN 2026, kami membahas sorotan Mahkamah Konstitusi atas kenaikan porsi MBG yang dinilai tidak sebanding dengan kenaikan total anggaran pendidikan. Kami juga mengulas kekhawatiran bahwa pembiayaan MBG sebagai bagian dari operasional pendidikan dapat berimplikasi pada berkurangnya ruang pendanaan untuk fungsi pendidikan lain serta memicu tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto