KPK cermati nama Dirjen Bea Cukai dalam sidang suap impor

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
KPK cermati sidang suap impor

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Sholanke Dele

1 jam yang lalu

KPK cermati nama Dirjen Bea Cukai dalam sidang suap impor — KPK awasi sidang suap impor

Perkembangan perkara dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini membuka kemungkinan pendalaman baru oleh penyidik KPK. Pimpinan lembaga antirasuah menyatakan setiap fakta yang muncul di persidangan tetap ditelaah, sementara keputusan pemanggilan pihak terkait bergantung pada kebutuhan penyidikan.

Sorotan

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan tim penyidik mencermati kemunculan nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dalam sidang suap impor barang.
Pemeriksaan John Field di Pengadilan Tipikor Jakarta mengungkap aliran dana Rp 21 miliar dari pemilik PT Blueray Cargo kepada Djaka Budhi Utama sepanjang Juli 2025–Januari 2026.
Jaksa merinci pemberian Rp 3 miliar setiap bulan selama tujuh bulan lewat kode BC1, dengan implikasi pengawasan integritas di sektor logistik impor akan diperluas.

Pendalaman KPK atas fakta persidangan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan tim penyidik mencermati munculnya nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dalam sidang kasus dugaan suap importasi barang. Ia menegaskan fakta persidangan tidak akan dilepaskan begitu saja dan biasanya menjadi bahan laporan pengembangan setelah proses penuntutan berjalan.

Setyo menyebut peluang pemanggilan Djaka Budi dalam perkara tersebut masih bergantung pada kebutuhan penyidik. Menurut dia, pimpinan KPK tidak mendahului kerja teknis tim karena setiap langkah harus didasarkan pada kajian dan informasi yang rinci, termasuk pembahasan antara penuntut dan penyidik di level kedeputian penindakan sebelum keputusan lanjutan diambil.

Rincian aliran dana dan implikasi perkara

Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK mengungkap aliran dana Rp 21 miliar yang disebut diberikan pemilik PT Blueray Cargo, John Field, kepada Djaka Budhi Utama. Rincian itu dibacakan saat pemeriksaan John Field di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026, dalam perkara dugaan suap pengurusan impor.

Menurut jaksa, terdapat kode BC1 untuk Djaka Budhi, BC2 untuk Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 sampai Januari 2026, serta BC3 untuk Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC. John membenarkan rincian pemberian, termasuk akumulasi Juli 2025 sebesar Rp 8,2 miliar, dengan Rp 3 miliar dialokasikan untuk BC1.

Jaksa juga menyebut akumulasi pada Agustus 2025 mencapai Rp 8,95 miliar dalam bentuk dolar Singapura, dan pola pemberian yang sama berlanjut pada September, Oktober, November, Desember 2025, hingga Januari 2026. Setiap amplop untuk Djaka disebut berisi Rp 3 miliar, sehingga total tujuh kali pemberian mencapai Rp 21 miliar, sebuah rincian yang dapat memperluas perhatian pasar jasa kepabeanan dan pengawasan integritas di sektor logistik impor.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan tambahan anggaran KPK untuk tahun 2027 di Komisi III DPR, kami mengulas usulan Ketua KPK Setyo Budiyanto sebesar Rp 762,30 miliar untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Rapat tersebut juga memunculkan dorongan agar KPK mengajukan angka yang jauh lebih besar, sementara Setyo menegaskan permintaan disusun berdasarkan kebutuhan riil unit penindakan, pencegahan, dan fungsi koordinasi. Perdebatan itu menyoroti perhatian terhadap kapasitas pendanaan KPK di tengah meningkatnya tuntutan kerja penegakan hukum.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?