DPR siapkan penerimaan perwakilan mahasiswa jelang aksi di Jakarta
Menjelang demonstrasi mahasiswa di depan kompleks parlemen Senayan pada Jumat 19/6/2026, pimpinan DPR menyiapkan agenda untuk menerima perwakilan massa aksi di Gedung DPR. Rencana pertemuan itu muncul saat sejumlah kelompok mahasiswa, termasuk BEM FTI Universitas Trisakti, menyatakan akan menyuarakan tuntutan terkait ekonomi, kinerja pemerintah, dan supremasi sipil.
Sorotan
- DPR RI menyiapkan agenda penerimaan perwakilan mahasiswa pada aksi demonstrasi yang dijadwalkan Jumat di kawasan parlemen Jakarta.
- Kelompok mahasiswa seperti BEM FTI Universitas Trisakti akan memulai aksi di Tugu Luar Trisakti pukul 14.00 WIB dan bergerak ke depan kompleks parlemen.
- Tuntutan mahasiswa meliputi penurunan harga bahan pokok dan BBM, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, serta penolakan UU Polri dan proyek strategis nasional.
Agenda pertemuan dan rencana aksi Jumat
Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR berencana menemui mahasiswa yang datang berdemonstrasi pada Jumat di kawasan parlemen Jakarta. Ia menyatakan agenda penerimaan perwakilan mahasiswa telah disiapkan dan menegaskan rencana itu memang ada.Dasco juga menyebut pihaknya tidak mempersoalkan aksi demonstrasi yang akan digelar sejumlah kelompok mahasiswa. Menurut dia, pimpinan DPR justru bersiap menerima aspirasi para peserta aksi yang datang ke Gedung DPR.
Salah satu kelompok yang menyatakan ikut turun ke jalan adalah BEM FTI Universitas Trisakti. Dalam seruan aksi yang diunggah melalui akun Instagram resmi organisasi itu, massa dijadwalkan mulai bergerak pada pukul 14.00 WIB setelah berkumpul di Tugu Luar Trisakti sebelum menuju depan kompleks parlemen.
Tuntutan mahasiswa dan implikasi politik
Mahasiswa membawa tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pada isu ekonomi dan politik, mereka mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan harga BBM, meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi, serta menghentikan pemborosan APBN.Pada tuntutan kedua, massa meminta pemerintah memberantas inkompetensi pejabat, menghentikan sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis, serta memperbaiki komunikasi publik pemerintah. Tuntutan ketiga berfokus pada pengembalian supremasi sipil, termasuk penolakan terhadap UU Polri, permintaan pembebasan tahanan politik, penghentian tindakan represif aparat dan praktik militerisme di Indonesia Timur serta ranah sipil, dan penolakan terhadap proyek strategis nasional yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang munculnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam gelombang demonstrasi mahasiswa, kami menyoroti bagaimana MBG kerap disandingkan dengan isu harga BBM, kebutuhan pokok, dan tekanan biaya hidup. Kami juga mencatat bahwa penyandingan ini menempatkan MBG sebagai bagian dari evaluasi yang lebih luas terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dan membentuk persepsi publik terhadap agenda pemerintahan.
Berita Citizen Rights Terbaru
- Forex
- Crypto