PDI-P tegaskan peran partai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
PDI-P partai penyeimbang Prabowo

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Dan Blystone

3 jam yang lalu

PDI-P tegaskan peran partai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo — PDI-P penyeimbang Prabowo

Di tengah penataan posisi politik pasca-pemilu, PDI-P menegaskan pilihannya untuk bertindak sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan. Sikap itu disebut berbeda dari oposisi penuh karena partai menyatakan akan menilai kebijakan pemerintah secara objektif dan proporsional hingga akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.

Sorotan

PDI-P menyatakan posisi sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi, dalam pemerintahan Prabowo mulai 18 Juni 2026.
PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat dan memberi manfaat, meski tanpa keuntungan elektoral bagi partai.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas sikap penyeimbang PDI-P yang dinilai jujur dan menjaga objektivitas hubungan politik.

Posisi politik PDI-P dan dasar sikapnya

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 18 Juni 2026, menyatakan partainya mengambil posisi sebagai penyeimbang, bukan oposisi sebagaimana lazim dikenal di sejumlah negara Barat.

Ia mengatakan pilihan politik itu bukan sikap abu-abu. Menurut Said, PDI-P mendukung pemerintah apabila kebijakan dan program yang dijalankan berpihak kepada rakyat serta memberi manfaat bagi masyarakat, meskipun partai belum tentu memperoleh keuntungan elektoral dari kinerja positif pemerintah.

Di sisi lain, PDI-P juga menyatakan siap memberi masukan secara konstruktif apabila terdapat kebijakan yang masih memerlukan penyempurnaan. Dalam penjelasannya, Said menyebut garis sikap ini mengedepankan objektivitas dan proporsionalitas, sejalan dengan pandangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dampak bagi hubungan dengan pemerintah

Said membedakan pendekatan penyeimbang dari oposisi yang menurutnya cenderung berorientasi politik secara menyeluruh berseberangan dengan pemerintah dan menonjolkan kelemahan pemerintahan untuk menghasilkan dampak elektoral negatif.

Sebagai partai penyeimbang, PDI-P berharap Presiden Prabowo Subianto menjalankan amanat konstitusi dengan baik hingga akhir masa jabatan pada 2029. Said juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo disebut memahami pilihan politik PDI-P dan menyampaikan apresiasi karena menilai sikap tersebut mencerminkan hubungan yang lebih jujur serta tetap menjaga objektivitas yang dibutuhkan pemerintah.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang permintaan PKB agar PDI-P memperjelas sikap politiknya di luar pemerintahan, Jazilul Fawaid menilai posisi yang tegas—termasuk bila memilih menjadi oposisi—dibutuhkan agar konsolidasi politik dan pelaksanaan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto lebih efektif. Artikel itu juga memuat bantahan Said Abdullah atas isu keterkaitan PDI-P dengan rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa, termasuk di Bundaran HI pada 18 Juni 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?