Pemerintah janji sampaikan tuntutan BEM SI ke Prabowo, termasuk evaluasi MBG

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Tuntutan BEM SI ke Prabowo

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

2 jam yang lalu

Pemerintah janji sampaikan tuntutan BEM SI ke Prabowo, termasuk evaluasi MBG — Tuntutan BEM SI ke Prabowo

Pemerintah menampung lima tuntutan mahasiswa setelah gelombang protes BEM SI pada 12 Juni dan menjanjikan penyampaiannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Isu yang disorot mencakup efisiensi APBN, harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta militerisasi di ranah sipil.

Sorotan

Menkopolhukam Yusril Ihza Mahendra memastikan lima tuntutan BEM SI, termasuk evaluasi MBG dan penurunan harga BBM, akan disampaikan ke Presiden.
Tuntutan mahasiswa mencakup penghentian pemborosan APBN, penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta desakan pengakuan kesalahan pemerintah.
Pemerintah menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan untuk memperbaiki tata kelola program MBG serta menjamin ruang evaluasi kebijakan tetap tersedia.

Tuntutan mahasiswa dan respons pemerintah

Seperti diberitakan KOMPAS.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan lima tuntutan BEM SI akan disampaikan kepada Presiden dalam bentuk laporan. Pernyataan itu disampaikan saat Yusril menerima audiensi BEM SI di kantor Kemenko Kumham Imipas, yang dikutip dari siaran pers pada Jumat, 19 Juni 2026.

Lima tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah. Yusril menyebut dialog dengan mahasiswa penting dan mengatakan pemerintah membuka diri kepada seluruh pihak, termasuk mahasiswa setelah aksi unjuk rasa 12 Juni.

Ia juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi. Menurut dia, kebebasan berpendapat tetap dijamin sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian.

Posisi pemerintah atas program MBG

Dalam pertemuan itu, Yusril mengatakan program MBG dijalankan pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat. Ia menambahkan program tersebut juga ditujukan untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah.

Menurut Yusril, pemerintah tetap terbuka terhadap masukan untuk memperbaiki tata kelola program tersebut. Ia menyatakan bila yang diinginkan mahasiswa adalah pembenahan tata kelola MBG, hal itu akan menjadi perhatian pemerintah, sehingga ruang evaluasi atas pelaksanaan program tetap terbuka di tengah kritik terhadap kebijakan tersebut.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang penghentian sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah, kami mengulas penyesuaian operasional SPPG yang membuat sejumlah unit tidak beroperasi dan tidak menerima insentif pada periode tersebut. Kami juga menyoroti dasar kebijakan melalui surat edaran BGN serta alasan efisiensi anggaran dan upaya penataan tata kelola serta standarisasi program. Latar ini membantu memahami mengapa MBG terus menjadi sorotan ketika muncul tuntutan penghentian maupun dorongan perbaikan pelaksanaannya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?