Ashutosh Sureka

KPK lanjutkan penyelidikan MBG sambil hindari duplikasi dengan Kejagung

KPK lanjutkan penyelidikan MBG sambil hindari duplikasi dengan Kejagung
KPK selidiki MBG lanjut

Koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi sorotan dalam penanganan dugaan korupsi tata kelola program Makanan Bergizi. KPK menegaskan penyelidikan kasus MBG tetap berjalan meski Kejaksaan Agung sedang memproses perkara terkait agar kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara dapat dicapai.

Sorotan

  • KPK melanjutkan penyelidikan kasus MBG sambil menghindari duplikasi proses hukum yang sudah ditangani Kejaksaan Agung, menurut keterangan 19 Juni 2026.
  • KPK telah mengkaji dan mengidentifikasi risiko korupsi pada tata kelola program MBG milik Badan Gizi Nasional serta siap menindaklanjuti rekomendasi perbaikan.
  • Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan per 18 Juni 2026 tidak ada rencana menghentikan administrasi penyelidikan dugaan korupsi MBG.

Koordinasi penanganan kasus MBG

Seperti diberitakan Kompas.com, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum atas perkara yang telah ditangani aparat penegak hukum lain, dalam keterangan tertulis Jumat, 19 Juni 2026.

Budi menyatakan KPK menghormati langkah hukum yang saat ini dijalankan Kejaksaan Agung. Menurut dia, sistem peradilan pidana memerlukan koordinasi yang baik antarlembaga agar penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberi kepastian hukum.

Ia menambahkan fokus utama saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Dengan pendekatan itu, tujuan penegakan hukum untuk mengungkap peristiwa pidana, meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat, dan memulihkan kerugian negara diharapkan tercapai.

Dampak pada pengawasan tata kelola program

Di luar aspek penindakan, Budi mengatakan KPK juga telah melakukan kajian dan identifikasi berbagai potensi risiko korupsi yang berkaitan dengan tata kelola program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional, atau BGN. KPK menyatakan akan terus memonitor serta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian tersebut.

Menurut Budi, pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga menuntut penguatan sistem pencegahan agar potensi penyimpangan tidak terulang. Ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tata kelola penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menegaskan belum ada rencana secara administrasi untuk menghentikan penyelidikan dugaan korupsi MBG. Pernyataan itu disampaikan Kamis, 18 Juni 2026, untuk menanggapi kabar bahwa KPK menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang meluasnya penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami mengulas bagaimana sorotan publik menguat di tengah pembahasan anggaran MBG oleh BGN dan Komisi IX DPR yang dilakukan secara tertutup. Artikel itu juga menyinggung penetapan tersangka dan penelusuran aliran dana serta aset, yang mempertegas isu transparansi, akuntabilitas, dan pemulihan kerugian negara dalam pelaksanaan program.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.