Banggar DPR setujui pagu tujuh Kemenko dalam RAPBN 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pagu tujuh Kemenko RAPBN 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Andreas Kristo

7 jam yang lalu

Banggar DPR setujui pagu tujuh Kemenko dalam RAPBN 2027 — Banggar setujui pagu 2027

Persetujuan pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam RAPBN 2027 menandai dimulainya pembahasan belanja pemerintah untuk pos koordinasi lintas sektor di parlemen. Keputusan itu diberikan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026, dengan dukungan seluruh delapan fraksi DPR RI.

Sorotan

Banggar DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh Kemenko dalam RAPBN 2027 dengan rincian Kemenko Perekonomian Rp664 miliar dan Kemenko PMK Rp304,1 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menerima Rp392,2 miliar, Kemenko Hukum dan HAM Rp338,8 miliar, dan Kemenko Pangan Rp509,3 miliar untuk 2027.
Persetujuan pagu ini menjadi langkah awal sinkronisasi fiskal lintas kementerian sebelum pembahasan lebih lanjut RAPBN 2027 di DPR berlangsung.

Rincian pagu anggaran tujuh Kemenko

Seperti dilaporkan Kompas.com, persetujuan diberikan saat Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membuka rapat kerja bersama para menteri koordinator Kabinet Merah Putih dan meminta persetujuan atas pagu masing-masing kementerian koordinator.

Dalam rapat itu, seluruh peserta dari delapan fraksi DPR RI langsung menyatakan setuju. Said kemudian kembali menegaskan persetujuan tersebut sebelum rapat berlanjut ke agenda berikutnya.

Besaran pagu yang disampaikan meliputi Kemenko Perekonomian Rp664 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapat Rp338,8 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.

Dampak pada pembahasan fiskal 2027

Persetujuan ini menjadi langkah awal dalam pembahasan anggaran 2027 untuk kementerian koordinator, yang berperan menyelaraskan kebijakan antarkementerian di bidang ekonomi, politik, keamanan, pembangunan manusia, pangan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri para menteri koordinator beserta jajaran mereka, termasuk Airlangga Hartarto, Djamari Chaniago, Yusril Ihza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Kehadiran penuh jajaran Kemenko menunjukkan pentingnya sinkronisasi awal belanja negara sebelum pembahasan RAPBN 2027 berlanjut ke tahapan berikutnya di DPR.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang peluncuran fitur Perdana di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kami mengulas langkah Kementerian Keuangan memperketat pengawasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) lewat pemetaan kebutuhan pendanaan dan prioritas pembangunan sejak tahap perencanaan. Sistem ini dirancang agar evaluasi penyerapan anggaran tidak hanya berbasis pencairan, tetapi juga menelusuri kontribusi setiap rupiah TKD terhadap output proyek, lokasi fisik, dan keselarasan dengan prioritas nasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?