DPR setujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam RAPBN 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR setujui anggaran tujuh kementerian

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Andreas Kristo

1 jam yang lalu

DPR setujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam RAPBN 2027 — DPR sahkan anggaran kementerian

Pembahasan awal RAPBN 2027 di DPR memasuki tahap persetujuan pagu anggaran untuk tujuh kementerian koordinator Kabinet Merah Putih dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Persetujuan ini mencakup alokasi ratusan miliar rupiah bagi tiap kementerian koordinator dan menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran pemerintah untuk tahun anggaran 2027.

Sorotan

DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam RAPBN 2027 pada rapat kerja 22 Juni 2026.
Kemenko Perekonomian menerima Rp664 miliar, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar, dan Kemenko Pangan Rp509,3 miliar sebagai pagu terbesar.
Persetujuan pagu menunjukkan dukungan DPR terhadap kebutuhan lintas sektor dan memberi sinyal awal fokus belanja koordinatif pemerintah tahun 2027.

Rincian pagu anggaran tujuh kemenko

Seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Badan Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada rapat kerja bersama para menteri koordinator, Senin, 22 Juni 2026. Keputusan itu diketok oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah setelah meminta persetujuan peserta rapat dan seluruh fraksi yang hadir menyatakan setuju.

Dalam rapat tersebut, Kemenko Perekonomian memperoleh pagu Rp664 miliar. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapat Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperoleh Rp509,3 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendapat Rp276,8 miliar, sementara Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menerima Rp620,9 miliar.

Dampak pada proses penyusunan anggaran 2027

Persetujuan ini menandai dukungan awal DPR terhadap kebutuhan belanja koordinatif lintas sektor di bawah tujuh kementerian koordinator. Dengan alokasi yang telah disetujui di tingkat Banggar, pembahasan RAPBN 2027 bergerak lebih lanjut pada penajaman prioritas program dan sinkronisasi antarbidang.

Besaran pagu yang berbeda di antara kementerian koordinator juga mencerminkan ruang fiskal dan fokus kerja masing-masing bidang, mulai dari perekonomian, pangan, hingga pemberdayaan masyarakat. Bagi pasar dan pelaku usaha, keputusan ini memberi sinyal awal mengenai arah dukungan anggaran pemerintah terhadap fungsi koordinasi kebijakan pada tahun 2027.

Persetujuan pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam RAPBN 2027 yang kami ulas sebelumnya menyoroti rapat Banggar DPR RI pada 22 Juni 2026, termasuk dinamika pembahasan dan sinyal potensi usulan tambahan pagu pada tahap berikutnya. Kami juga menekankan bahwa pengesahan pagu awal ini menjadi pijakan untuk pembahasan lanjutan yang lebih rinci, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan alokasi belanja lintas sektor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?