Pemerintah belum rencanakan ambil saham BEI meski aturan baru membuka peluang

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pemerintah belum ambil saham BEI

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Ciaran Ryan

3 jam yang lalu

Pemerintah belum rencanakan ambil saham BEI meski aturan baru membuka peluang — Belum ambil saham BEI

Pemerintah menyatakan belum memiliki agenda dalam waktu dekat untuk mengambil porsi kepemilikan saham di PT Bursa Efek Indonesia. Sikap ini ditegaskan ketika aturan baru pasar keuangan sudah membuka jalan bagi sejumlah institusi negara untuk masuk sebagai pemegang saham bursa.

Sorotan

Pemerintah belum berencana mengambil saham Bursa Efek Indonesia meski Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 membuka peluang kepemilikan institusi negara.
Pasal 8B ayat (1) UU P2SK memperluas hak Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara untuk menjadi pemegang saham BEI.
Regulasi baru membatasi intervensi institusi negara demi menjaga independensi bursa, sehingga perubahan tata kelola belum diikuti restrukturisasi kepemilikan dalam waktu dekat.

Posisi pemerintah dan dasar regulasi

Sebagaimana dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih memilih bersikap pasif dan tetap menyerahkan mekanisme operasional Bursa Efek Indonesia kepada struktur yang berjalan saat ini. Ia menyampaikan belum ada rencana terdekat untuk mencaplok atau mengambil porsi kepemilikan saham BEI saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Peluang masuknya institusi negara ke jajaran pemegang saham BEI secara resmi diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau P2SK.

Dalam Pasal 8B ayat (1) UU P2SK, negara memperluas subjek hukum yang berhak menanamkan modal di bursa. Ketentuan ini membuka ruang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, untuk bertindak sebagai pemegang saham Bursa Efek.

Dampak bagi tata kelola pasar modal

Meski memperluas kewenangan kepemilikan modal bagi entitas negara yang terkait dengan kebijakan makro, regulasi baru itu juga memuat pembatasan untuk menjaga iklim investasi domestik dari intervensi sepihak. Kerangka ini menandakan pembuat kebijakan mencoba menyeimbangkan fleksibilitas permodalan dengan kebutuhan menjaga independensi bursa.

Bagi sektor pasar modal Indonesia, pernyataan pemerintah yang belum berniat masuk ke struktur pemegang saham BEI memberi sinyal bahwa perubahan regulasi belum langsung diikuti aksi korporasi atau penataan ulang kepemilikan. Dalam jangka dekat, operasional bursa tetap berjalan dengan struktur yang ada sambil pasar mencermati apakah otoritas negara pada tahap berikutnya memanfaatkan ruang yang sudah disediakan undang-undang.

Mandat baru LPS untuk menjamin polis asuransi lewat program penjaminan polis sebelumnya kami soroti sebagai perubahan penting dalam UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2026) yang bertujuan melindungi pemegang polis dan memperkuat kepercayaan publik. Dalam ulasan tersebut, kami mencatat adanya masa transisi hingga paling lambat Januari 2028 serta konsekuensi bagi industri asuransi, termasuk penyesuaian tata kelola, pelaporan, dan skema iuran/premi yang idealnya disusun adil serta berbasis risiko.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?