BPS Jakarta Barat jelaskan tujuan pendataan pendapatan dalam Sensus Ekonomi 2026

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Tujuan pendataan Sensus Ekonomi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Ciaran Ryan

11 jam yang lalu

BPS Jakarta Barat jelaskan tujuan pendataan pendapatan dalam Sensus Ekonomi 2026 — Alasan data sensus ekonomi

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta memicu pertanyaan warga soal alasan pengumpulan data gaji, pengeluaran rumah tangga, dan kepemilikan aset. Kekhawatiran itu menguat di tengah narasi media sosial yang mengaitkan pendataan dengan pajak dan risiko kebocoran data pribadi.

Sorotan

BPS Jakarta Barat mendata seluruh keluarga dan rumah tangga dalam Sensus Ekonomi 2026 untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan memotret kondisi ekonomi masyarakat.
Cakupan pendataan meliputi usaha rumahan, sektor informal, penghasilan dari media sosial, serta sumber pendapatan non-usaha seperti transfer keluarga—termasuk untuk lansia.
BPS menegaskan data pendapatan, gaji, dan aset yang dikumpulkan 1.648 petugas di Jakarta Barat dijamin rahasia serta tidak berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan pendataan ekonomi rumah tangga

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala BPS Jakarta Barat Muhammad Noval mengatakan Sensus Ekonomi tidak hanya mencakup usaha masyarakat, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga. Ia menyatakan seluruh keluarga, kepala keluarga, dan rumah tangga didata untuk memotret pemasukan serta pengeluaran sebagai dasar melihat kondisi perekonomian masyarakat saat ini.

Noval menjelaskan cakupan usaha yang didata meliputi usaha rumahan hingga sektor informal, seperti pedagang, pengemudi ojek online, serta pendapatan dari media sosial, termasuk influencer dan affiliator. Menurut dia, data itu dibutuhkan pemerintah untuk mengukur efektivitas usaha kecil dalam menopang ekonomi masyarakat dan mengetahui selisih antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

Bagi warga yang tidak memiliki usaha, pendataan tetap dilakukan melalui sumber penghasilan lain. Ia mencontohkan lansia yang sudah tidak bekerja tetapi masih menerima uang dari anak tetap dicatat untuk menggambarkan kondisi ekonominya.

Implikasi bagi warga dan jaminan kerahasiaan

Penjelasan itu muncul ketika penolakan warga kerap terjadi karena pertanyaan sensus dinilai terlalu rinci dan sensitif. Isu tersebut berkembang menjadi polemik di media sosial, terutama setelah muncul anggapan bahwa data penghasilan dan aset dapat dipakai untuk menaikkan pajak.

Noval menegaskan data pendapatan, gaji, dan kepemilikan aset yang dihimpun 1.648 petugas di Jakarta Barat dijamin kerahasiaannya. Ia juga menyatakan pendataan ekonomi oleh BPS tidak memiliki kaitan apa pun dengan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penolakan warga terhadap Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat, kami menyoroti tantangan petugas yang kerap ditolak saat mendata usaha dan kondisi ekonomi rumah tangga dari pintu ke pintu. Kami juga mencatat bagaimana kekhawatiran soal privasi, isu pajak, hoaks di media sosial, serta kecemasan terkait bansos dan status desil turut memperbesar resistensi terhadap pendataan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?