Tokopedia bantah rumor PHK massal, DPR RI panggil manajemen TikTok-Tokopedia

Tokopedia bantah rumor PHK massal, DPR RI panggil manajemen TikTok-Tokopedia
Tokopedia bantah PHK massal

Isu pengurangan tenaga kerja di Tokopedia pada awal Juli 2026 meluas dari media sosial ke ranah pengawasan ketenagakerjaan dan parlemen. Rumor pemangkasan hingga 90 persen karyawan memicu perhatian pemerintah dan DPR RI, sementara perusahaan menegaskan penyesuaian yang berlangsung merupakan bagian dari restrukturisasi pasca-akuisisi.

Sorotan

  • ByteDance melakukan restrukturisasi besar setelah mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia pada awal 2024, namun membantah isu PHK massal.
  • TikTok Indonesia menegaskan tidak ada PHK massal dan hanya melakukan penataan organisasi dengan skema internal mobility serta paket kompensasi bagi pekerja terdampak.
  • DPR RI memanggil manajemen TikTok-Tokopedia dan pemerintah untuk klarifikasi, menandakan pengawasan regulator atas restrukturisasi perusahaan teknologi besar di Indonesia semakin ketat.

Restrukturisasi pasca-akuisisi dan respons perusahaan

Seperti diberitakan Kompas.com, polemik ini muncul di tengah restrukturisasi besar yang dijalankan ByteDance setelah mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia pada awal 2024. Kabar di media sosial menyebut perusahaan memangkas hingga 90 persen karyawan Tokopedia dan hanya menyisakan sekitar 10 persen pekerja di Indonesia, namun angka tersebut tidak dikonfirmasi perusahaan.

TikTok Indonesia menyatakan perusahaan sedang melakukan penyelarasan organisasi, khususnya pada fungsi riset dan pengembangan, untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang bisnis, komunitas kreator, dan penjual di platformnya. Manajemen juga menekankan bahwa tidak ada PHK massal seperti yang beredar, melainkan penataan organisasi yang disertai skema internal mobility dan paket kompensasi bagi sebagian pekerja.

Perusahaan menyebut keputusan itu bukan langkah yang mudah dan menyatakan fokus untuk mendukung pekerja yang terdampak selama masa transisi. TikTok juga menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan investasi di Indonesia dan memperkuat Tokopedia sebagai platform bagi pengguna, penjual, dan pelaku usaha lokal.

Dampak terhadap hubungan industrial dan iklim e-commerce Indonesia

DPR RI merespons isu tersebut dengan memanggil manajemen TikTok-Tokopedia untuk meminta penjelasan dan mempertemukannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Di saat yang sama, pemerintah melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh menyatakan akan mendatangi perusahaan untuk meminta klarifikasi langsung.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa restrukturisasi di perusahaan teknologi besar kini berada di bawah sorotan lebih ketat dari regulator dan parlemen, terutama ketika menyangkut tenaga kerja dalam jumlah besar. Bagi sektor e-commerce Indonesia, penjelasan perusahaan dan koordinasi dengan pemerintah menjadi penting untuk menjaga kepastian operasional, kepercayaan pekerja, serta kelanjutan investasi ByteDance di pasar domestik.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang akuisisi mayoritas Tokopedia oleh ByteDance melalui TikTok, kami mengulas perubahan struktur kepemilikan setelah TikTok memegang 75,01% saham dan GoTo tersisa 24,99%. Kami juga menyoroti isu penyesuaian organisasi yang dikaitkan dengan rumor PHK besar-besaran, serta implikasinya bagi integrasi bisnis Tokopedia dan ekosistem e-commerce Indonesia.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.