BGN susun rencana aksi tata kelola MBG setelah catatan KPK

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Rencana aksi tata kelola MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Ashutosh Sureka

22 jam yang lalu

BGN susun rencana aksi tata kelola MBG setelah catatan KPK — BGN benahi program MBG

Badan Gizi Nasional mulai menindaklanjuti evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis setelah pergantian kepemimpinan pada awal Juni 2026. Langkah ini mencakup penelaahan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi dan penyusunan perbaikan agar penyaluran manfaat serta mekanisme operasional program lebih tepat sasaran.

Sorotan

BGN membentuk tim rencana aksi menanggapi kajian KPK 17 Maret 2026 terkait tata kelola dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
KPK akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan monitoring atas rencana aksi BGN yang dijalankan pasca-pertemuan 7 Juli 2026 di Jakarta.
Empat risiko utama KPK terhadap MBG mencakup regulasi belum memadai, rantai birokrasi bantu pemerintah, sentralisasi BGN, dan potensi konflik kepentingan mitra SPPG.

Tindak lanjut BGN atas evaluasi MBG

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pimpinan KPK memberikan sejumlah catatan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, berjalan lebih tepat sasaran. Usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026, ia menyebut pesan itu juga menekankan agar penerima manfaat semakin difokuskan.

Agustina menjelaskan kajian KPK mengenai tata kelola MBG yang disampaikan pada 17 Maret 2026 baru ditanggapi setelah jajaran pimpinan BGN yang baru mulai menjabat pada 2 Juni 2026. Menurut dia, BGN kini segera mempelajari kajian tersebut dan membentuk tim rencana aksi untuk menyiapkan tindak lanjut.

Ia menambahkan BGN sudah menjalankan beberapa langkah awal yang berkaitan dengan laporan itu, termasuk perbaikan data dan mekanisme pembayaran. Simulasi atas sejumlah skema juga sudah dibahas dalam pertemuan tersebut sebagai bagian dari agenda pembenahan program ke depan.

Dampak pengawasan terhadap tata kelola program

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan BGN akan menjalankan rencana aksi yang nantinya diawasi lembaganya. Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK, kata dia, akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Pokok kajian KPK menyoroti empat area risiko dalam pelaksanaan MBG. Temuan itu meliputi regulasi yang dinilai belum memadai, penggunaan mekanisme Bantuan Pemerintah yang berisiko memperpanjang rantai birokrasi dan mengurangi porsi anggaran pangan, pendekatan yang terlalu sentralistik di BGN, serta tingginya potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra SPPG atau dapur karena kewenangan yang terpusat dan SOP yang belum jelas.

Catatan tersebut memberi implikasi langsung bagi tata kelola program pangan publik yang melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bagi BGN, tindak lanjut atas evaluasi ini menjadi penentu untuk memperkuat akuntabilitas anggaran, memperbaiki sistem pelaksanaan, dan menjaga efektivitas program MBG sebagai salah satu agenda layanan publik nasional.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang evaluasi pemanfaatan aset negara di PPK Kemayoran, pemerintah menyoroti banyaknya lahan yang belum dikembangkan sesuai rencana meski sudah lama dikerjasamakan dengan mitra. Evaluasi menyeluruh itu diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian—mulai dari realisasi pembangunan, kewajiban keuangan, hingga kesesuaian peruntukan—serta membuka opsi sanksi atau langkah hukum agar manfaat ekonomi, sosial, dan penataan kawasan kembali optimal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?