Pemprov DKI tunggu hasil polisi untuk proses hukum dan ganti rugi JPO Tendean

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Ganti rugi JPO Tendean

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

8 jam yang lalu

Pemprov DKI tunggu hasil polisi untuk proses hukum dan ganti rugi JPO Tendean — Nasib ganti rugi JPO Tendean

Pemprov DKI Jakarta masih menahan penetapan tanggung jawab dan perhitungan kerugian resmi atas robohnya JPO Tendean di Jakarta Selatan. Langkah lanjutan, termasuk skema penggantian kerugian dan kemungkinan pembangunan kembali, bergantung pada hasil penyelidikan kepolisian.

Sorotan

Pemprov DKI menunggu hasil penyidikan kepolisian untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas robohnya JPO Tendean di Jalan Kapten Tendean.
Keputusan penggantian kerugian atau pembangunan kembali JPO bergantung pada hasil investigasi, termasuk kemungkinan ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kecelakaan.
Hingga 15 Juli 2026, belum ada kesepakatan ganti rugi dari perusahaan pemilik truk, sehingga beban anggaran pemulihan aset infrastruktur daerah masih belum pasti.

Menunggu hasil penyidikan untuk penetapan tanggung jawab

Seperti dilaporkan Kompas.com, proses hukum atas robohnya Jembatan Penyeberangan Orang Tendean di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, masih berada pada tahap menunggu hasil penyidikan kepolisian. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan Rifki Rismal mengatakan penentuan pihak yang bertanggung jawab bukan kewenangan instansinya, karena pemeriksaan termasuk BAP sopir truk sudah ditangani polisi.

Menurut Rifki, fokus utama Bina Marga sejak insiden terjadi adalah mengamankan lokasi karena badan JPO sempat menimpa truk pengangkut alat berat yang tersangkut di bawahnya. Ia menegaskan keputusan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab, termasuk kemungkinan penggantian kerugian maupun pembangunan kembali JPO, akan mengikuti hasil penyidikan.

Rifki juga menyatakan bahwa bila pihak yang menyebabkan robohnya JPO bersedia membangun kembali fasilitas tersebut, langkah itu akan menjadi bagian dari proses yang ditangani kepolisian. Pemprov DKI menyerahkan penentuan mekanisme tersebut kepada aparat penegak hukum.

Dampak bagi pembiayaan publik dan kebutuhan infrastruktur

Di sisi lain, Pemprov DKI menyatakan kepentingan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam keputusan berikutnya. Jika kajian nantinya menunjukkan JPO itu masih dibutuhkan dan tidak ada pihak yang mengganti kerugian, pembangunan kembali dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setelah melalui kajian lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny mengatakan hingga Rabu, 15 Juli 2026, belum ada kesepakatan maupun mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile. Kondisi ini membuat kepastian pemulihan aset infrastruktur dan beban anggaran daerah masih belum final.

Dalam artikel kami sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menjadwalkan rapat khusus untuk memutuskan langkah terhadap perusahaan pemilik truk yang menabrak JPO Tendean, termasuk opsi gugatan dan tuntutan ganti rugi. Rapat itu juga membahas percepatan pembangunan ulang JPO, dengan mempertimbangkan skema pendanaan alternatif di luar APBD seperti CSR, kerja sama strategic partner berbasis naming rights, serta pemanfaatan instrumen Koefisien Lantai Bangunan dan Surat Persetujuan Peningkatan Luas Lantai.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?