DPR minta Pertamina percepat penanganan antrean SPBU di tengah peralihan ke BBM subsidi

DPR minta Pertamina percepat penanganan antrean SPBU di tengah peralihan ke BBM subsidi
DPR desak Pertamina atasi antrean

Antrean panjang di sejumlah SPBU dalam sepekan terakhir mendorong sorotan terhadap distribusi dan pola konsumsi bahan bakar di berbagai kota di Indonesia. Komisi XII DPR menyatakan peralihan sebagian warga dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi menjadi salah satu pemicu, di tengah laporan dugaan penyalahgunaan pasokan subsidi.

Sorotan

  • Komisi XII DPR mencatat antrean SPBU meningkat akibat pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM subsidi sejak pertengahan Juli 2026.
  • BP MIGAS melaporkan pengawasan ketat dan operasi tangkap tangan terkait penyalahgunaan BBM subsidi yang diperjual-belikan ke industri.
  • DPR meminta Pertamina Patra Niaga segera menambah jam operasional dan armada distribusi untuk mengatasi antrean panjang di banyak wilayah Indonesia.

Penjelasan DPR soal pemicu antrean

Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan penumpukan antrean di SPBU dalam sepekan terakhir dijelaskan oleh BP MIGAS dan Pertamina antara lain karena pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi dengan spesifikasi lebih tinggi ke BBM subsidi. Ia menyampaikan penjelasan itu seusai pembahasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Bambang juga mengungkapkan adanya laporan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak tertentu untuk dijual kembali ke industri. Menurut dia, BP MIGAS menyampaikan telah menjalankan kontrol dan pengawasan, termasuk operasi tangkap tangan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Komisi XII DPR meminta Pertamina Patra Niaga segera mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk mengurai antrean yang terjadi di banyak SPBU. Langkah yang didorong mencakup penambahan jam operasional SPBU serta peningkatan jumlah armada transportasi distribusi BBM.

Dampak antrean di sejumlah daerah

Antrean panjang tercatat tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah lain, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Pamekasan. Kondisi ini menunjukkan gangguan layanan telah meluas dan berdampak pada mobilitas harian masyarakat di berbagai daerah.

Di Medan, seorang warga bernama Wahyudi Munthe mengaku harus menunggu lebih dari 30 menit saat hendak mengisi BBM sebelum berangkat bekerja. Pengalaman itu menggambarkan tekanan di tingkat konsumen, sementara penyelesaian antrean akan sangat bergantung pada kelancaran distribusi, pengawasan penyaluran subsidi, dan respons operasional Pertamina di lapangan.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang gangguan distribusi BBM di Sumatera Utara, pemerintah melibatkan personel TNI dan Polri sebagai pengemudi sementara truk tangki Pertamina agar pasokan ke SPBU tetap berjalan. Kami mencatat antrean di Medan dan sekitarnya dikaitkan dengan masalah operasional—terutama pemberhentian massal pengemudi—sementara stok BBM disebut tetap aman, sehingga fokus penanganan ada pada kelancaran logistik dan koordinasi lintas pihak.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.