BGN tunjuk Agustina Arumsari sebagai pelaksana harian kepala saat rapat DPR
Rapat Komisi IX DPR dengan Badan Gizi Nasional di Jakarta pada Jumat (17/7/2026) berlangsung tanpa kehadiran Kepala BGN Nanik S Deyang karena kondisi kesehatan. Penunjukan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebagai pelaksana harian memastikan agenda pemaparan pertanggungjawaban laporan keuangan 2025 yang telah diaudit BPK tetap berjalan.
Sorotan
- Agustina Arumsari ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Gizi Nasional pada rapat Komisi IX DPR menggantikan Nanik yang berhalangan hadir.
- BGN melaporkan pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2025 yang telah diaudit BPK dalam rapat bersama DPR di Senayan, Jakarta.
- Agenda pengawasan dan pembahasan kelembagaan BGN tetap berjalan sesuai jadwal dengan kehadiran Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.
Penunjukan pimpinan sementara dalam rapat DPR
Seperti dilaporkan Kompas.com, pimpinan rapat Putih Sari menyatakan Komisi IX telah menerima surat dari Badan Gizi Nasional yang menunjuk wakil kepala badan untuk mewakili kepala badan dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ia mengatakan Nanik berhalangan hadir karena dalam kondisi tidak sehat, sehingga rapat dilanjutkan dengan perwakilan dari unsur pimpinan BGN.Dalam forum tersebut, Agustina Arumsari hadir mewakili Nanik dan menyampaikan dirinya bertugas sebagai Plh Kepala BGN untuk hari itu. Pernyataan itu disampaikan setelah surat penunjukan dari BGN dibacakan dalam rapat.
Agenda laporan keuangan dan kesinambungan kerja BGN
Agustina menuturkan bahwa BGN dalam rapat itu melaporkan pertanggungjawaban atas laporan keuangan tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK. Dengan penunjukan pelaksana harian, agenda pengawasan dan pembahasan kelembagaan antara DPR dan BGN tetap berjalan sesuai jadwal.Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Kepala BGN Trenggono yang mendampingi Agustina. Kehadiran jajaran wakil pimpinan menunjukkan fungsi representasi lembaga tetap dijalankan saat kepala badan berhalangan hadir.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2025, kami membahas bagaimana Kementerian Pertanian kembali meraih predikat WTP sebagai indikator pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Ulasan itu juga menyoroti kinerja pendapatan, penguatan aset, serta langkah mitigasi iklim yang ditujukan untuk menjaga produksi pangan nasional di tengah risiko El Nino.
Berita Government Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
