BNPB jadi sorotan risiko tata kelola dana bencana di tengah kasus korupsi dan karhutla

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

Kemarin

Pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terjadi sehari setelah kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB terungkap. Rangkaian peristiwa ini memperkuat perhatian pada risiko tata kelola dana darurat, terutama ketika anggaran kebencanaan juga krusial untuk respons berulang terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Sorotan

Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala BNPB dari Letjen TNI Suharyanto ke Letjen TNI Kristomei Sianturi di tengah kasus korupsi Dana Siap Pakai.
KPK menetapkan lima tersangka terkait korupsi pengadaan barang dengan Dana Siap Pakai BNPB, terkait juga perkara APD 2020 dengan kerugian negara Rp 319 miliar.
Risiko tata kelola dana bencana dan distribusi manfaat kerusakan akibat karhutla menyoroti pentingnya pengawasan anggaran dan konsistensi penegakan mandat institusi.

Perubahan kepemimpinan dan risiko pengawasan dana darurat

Menurut Kompas, mengutip Kompas Indeks News Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mencopot Letjen TNI Suharyanto dari jabatan Kepala BNPB dan menunjuk Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai penggantinya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai BNPB, termasuk Bima Setyawan yang disebut sebagai adik kandung sekaligus tenaga ahli Suharyanto.

Belum ada dasar yang cukup untuk memastikan pergantian pimpinan itu merupakan akibat langsung dari perkara korupsi tersebut. Namun, urutan peristiwa itu memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas kelembagaan penanggulangan bencana dan efektivitas pengawasan atas anggaran yang seharusnya tersedia saat keadaan darurat.

Dana kebencanaan memiliki fungsi strategis karena dipakai untuk melindungi masyarakat ketika bencana terjadi. Penyalahgunaan anggaran semacam itu tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan pemerintah menjalankan kewajibannya dalam melindungi warga.

Dampak bagi penanganan karhutla dan ekonomi politik sumber daya alam

Kasus ini juga mengingatkan pada perkara pengadaan alat pelindung diri tahun 2020 yang menggunakan sumber dana Dana Siap Pakai BNPB. Dalam perkara itu, KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan dengan kerugian negara berdasarkan audit BPKP sebesar Rp 319 miliar.

Meski kedua perkara memiliki konstruksi dan pihak berbeda, kemunculannya memperlihatkan pentingnya pengawasan pada penggunaan dana darurat, terutama saat kebutuhan percepatan pengadaan memperbesar ruang penyalahgunaan kewenangan. Isu tersebut dinilai relevan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, yang berulang setiap tahun dan menimbulkan kerugian ekologis, kesehatan, serta ekonomi.

Karhutla tidak hanya berkaitan dengan cuaca kering atau keterbatasan teknis pemadaman. Persoalan ini juga terkait dengan tata kelola sumber daya alam, kepentingan ekonomi politik, serta kemampuan institusi negara menegakkan mandatnya secara konsisten.

Dalam kerangka itu, hutan berada di antara fungsi perlindungan ekosistem dan kepentingan produksi, terutama ketika alih fungsi lahan untuk perkebunan meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Perkebunan kelapa sawit memberi kontribusi melalui ekspor, lapangan kerja, dan aktivitas produksi, tetapi manfaat tersebut tidak menjadi pembenaran bagi pembukaan lahan yang merusak lingkungan atau melanggar hukum.

Ketika keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada pelaku usaha sementara biaya kerusakan ditanggung masyarakat, persoalan distribusi manfaat dan kerugian menjadi semakin tajam. Asap karhutla mengancam kesehatan, terutama anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus merusak habitat, mengancam keanekaragaman hayati, serta memperburuk degradasi lahan dan gambut.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang dorongan penguatan tata kelola Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, kami mengulas desakan penyusunan peta jalan pencegahan korupsi agar penggunaan anggaran kebencanaan dapat dipantau dari perencanaan hingga pelaporan. Artikel itu juga menyoroti dorongan audit menyeluruh tata kelola keuangan BNPB serta latar penetapan lima tersangka dalam perkara pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?